Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak

Abstract

Salah satu upaya penyelesaian diluar pengadilan ialah arbitrase dengan menekankan prinsip win-win solution. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase, dan untuk mengetahui faktor penyebab arbitrase kurang diminati. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial paling lama 30 hari, dapat diperpanjang maksimal 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak. Terlebih dahulu diupayakan perdamaian, jika gagal maka sidang arbitrase dilanjutkan. Salah satu atau para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Mahkamah Agung dengan jangka waktu 30 hari sejak ditetapkannya putusan arbiter. Faktor penyebab arbitrase kurang diminati, yakni Arbitrase Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hak, penyelesaian melalui arbitrase belum cukup familiar, arbitrase hanya dapat bermanfaat bagi para pihak yang jujur dan dapat dipercaya, ketergantungan mutlak pada arbiter, tidak terdapat preseden putusan arbitrase terdahulu, tidak memungkinkan untuk mengajukan keberatan.

Executorial Power of Arbitration Institution in Business Disputes

“…According to law number 30 of 1999, the arbiter or arbitration panel must immediately pass an arbitral award no later than 30 days after the completion of the dispute examination by the arbitrator. [21] If there is an administrative error in the decision handed down, the parties within 14 days from the date the decision is made are given the right to request corrections to the decision. The arbitral award is a decision at the final level (final) and directly binds the parties.…”

Legal Review Relating to Cancellation of Arbitration Awards That Are Already Powerful (Inkracht) and Final Related to Arbitration Law No. 30 of 1999 Concerning Arbitration Case Study Pt. Krakatau Posco Against Indonesian National Arbitration Board, DKK at Serang State Court

“…The settlement process through Arbitration only sometimes satisfies the parties to the dispute; there is no guarantee for the perfection of the legal process in Arbitration (Muskibah & Hidayah, 2021). Arbitration also has weaknesses, for example, absolute dependence on the arbitrator, meaning that arbitral awards always depend on the technical ability of the arbitrator to provide the right Decision and on the sense of justice of the parties (Yuliardi & Santoso, 2022). Even though arbitrators have high technical expertise, it takes work for the arbitral tribunal to satisfy and fulfill the wishes of the disputing parties.…”