Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Abstract

Abstrak: Pemilihan umum merupakan isntrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan, perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia membawa threshold pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari electoral treshold sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, parliamentary treshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk menduduki kursi parlemen pusat, sehingga presidential treshold sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan, lahirnya aturan ambang batas diwarnai dengan berbagai polemik di masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra terkait aturan tersebut perdebatan panjang dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terjadi cukup alot pada saat pembahasan Rancangan RUU Pemilu, pemilihan umum diselenggarakan sebagai pengakuan atas hak setiap warga negara dijamin dalam konstitusi. Partisipasi rakyat dalam politik merupakan salah satu syarat sosial yang urgent dari pemerintahan yang demokratis. Sebab kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi tercermin dalam ungkapan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, “government of the people by the people for the people”, dengan tujuan utama memberikan kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya kepada rakyat. Sehingga threshold berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.

Presidential Threshold and Parliamentary Threshold Setting in Elections

“…This is due to elections that are clean, the failure of a people's representative and leader who is elected through the election process, will be judged by whether during the term of office he carries out, his duties and obligations are carried out properly or not, so that the election mechanism becomes a momentum audit carried out by the people, especially the electorate. (Fadlillah, 2022) Presidential Threshold in the Presidential Election…”

The Possibility of Applying Religious Multiculturalism Policy in Local Government in Indonesia

“…Decentralisation led to majority identity politics implementation, such as Sharia law in many Muslim-majority regions. Around 422 majority identity-based regulatory policies restrict minority religious groups (Fauzia et al, 2011;Fauzi, Ihsan Ali. Mujani, 2009;Muhtada, 2014).…”