The New Zealand Reforms: They Worked in Theory; What About the Practice?

A better way: New Zealand Association of Scientists 1992–2016

“…In New Zealand, too, sweeping economic changes initiated by the Labour Government in the mid-1980s and continued by the National Government from 1990, contained similar changes for government-funded science. The customer/contractor principle was elaborated to identify these and other potential areas of conflict of interest which it was considered desirable to separate: policy advice, purchase of services, ownership of provider organisations, and provision of services [5]. By 1990, the Ministry of Research, Science and Technology (MORST), responsible for policy, and the Foundation for Research, Science and Technology (FRST), responsible for the purchase of science services, had been established.…”

New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi Sektor Publik

“…Pemerintah menyakini pada saat itu, untuk keluar dari krisis ekonomi saran, pandangan, dan masukan dari para ahli akan mempercepat hasil dari pelaksanaan reformasi Di NZ, para perencana atau pakar reformasi menilai bahwa reformasi yang dilakukan berusaha untuk mereplikasi atau meniru pemberian insentif yang dilakukan di sektor swasta antara kesuaian pencapaian kinerja yang dilakukan dengan pemberian insentif. Untuk menciptakan keadaan yang diinginkan (pemberian insentif kinerja yang akuntabel) pemerintah menerapkan lima prasayat, yakni: (1) penerapan akuntabilitas yang jelas antara menteri dan lembaga yang dipimpinnya; (2) mendefinisikan kinerja dengan jelas (kualitatif) dan terukur (kuantitatif); (3) Desentralisasi pengambilan keputusan kepada kepala ekskutif harus diberikan penuh; (4) Pemberian reward and punishment yang adil dengan kontrak kinerja yang telah disepakati; dan terakhir (5) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati (Bale & Dale, 1998) Menurut McKinlay (2000), tahun 1984 merupakan tahun yang krusial dalam perjalanan reformasi sektor publik bagi negara NZ. Pemilu yang dilaksanakan pada semester pertama tahun 1984 dalam kondisi krisis ekonomi yang luar biasa.…”

“…Antara 1987 dan awal 1990-an sebuah program reformasi diluncurkan di sektor publik. Hal di atas dipertegas oleh Departemen Keuangan NZ bahwa memang perlu ada reformasi di sektor publik pasca pemilu 84 diantaranya ialah (1) sebagian besar departemen tidak memiliki dan tidak memahami tujuan organisasi yang hendak dicapai; (2) sebagian besar departemen tidak memiliki rencana pengelolaan kinerja yang ditentukkan dengan jelas; (3) mekanisme pengawasan sektor publik yang efektif terhadap kinerja sangat sedikit; (4) manajer department tidak leluasa dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan cepat terutama mengenai masalah kepegawaian; (5) pengawasan lebih ditekankan pada sisi input, dan (6) tidak adanya mekanisme evaluasi terhadap kinerja para PNS senior (McKinlay, 2000).…”

“…Misalnya, jika pejabat tidak memiliki tujuan yang jelas, maka sulit meminta pertanggungjawaban mereka dengan dalih tujuan tidak sesuai atau tidak memiliki kewenangan. (3) Tujuan kebijakan harus jelas untuk dapat diimplementasikan yang terbebas dari berbagai konflik kepentingan antara menteri dan para kepala ekskutif (McKinlay, 2000). Mulgan (2008), Konsep akuntabilitas dalam NPM merupakan sarana pemberian pemahaman untuk apa akuntabilitas, mulai dari input, proses, dan hasil serta bagaimana menjauh dari politik.…”