The evolution of public policy attitudes: comparing the mechanisms of policy support across the stages of a policy cycle

Abstract

We analyse the importance of legitimacy on public policy support by comparing how drivers of public policy attitudes evolve across the policy process consisting of the input (the processes forgoing acquisition of power and the procedures permeating political decisionmaking), throughput (the inclusion of and interactions between actors in a governance system) and output (the substantive consequences of those decisions) stages. Using unique panel data through three phases of the implementation of a congestion tax in the Swedish city of Gothenburg, we find that legitimacy is indeed important in explaining policy support. Moreover, we find a lingering effect where support in one phase depends on legitimacy both in the present and in previous phases. Hence, our study takes us one step further on the road to understand the complicated dynamic mechanisms behind the interactions between policymaking, policy support, and the legitimacy and approval of politicians and political processes.

Cohesion policy evaluation: Guidelines for selection of appropriate methods

“…Therefore, a balanced mix of results‐oriented and theory‐based approaches is achieved. Thus, the following stages of the life cycle of public policies—that is, decision‐making regarding, for example, the continuation, revision, or cancellation of public policies—are enhanced, contributing to their legitimacy (Jagers et al, 2020; Schmidt, 2013; Wallner, 2008).…”

Cross-national analysis of attitudes towards fossil fuel subsidy removal

“…10 ). Given that such a shift may have immediate negative consequences for individuals and groups, the political feasibility of removing fossil fuel subsidies in any country highly depends on the degree of public acceptability of such a policy 11,12 .…”

Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah

“…Kebijakan dirancang sebagai tanggapan terhadap masalah yang dirasakan, disaring melalui proses kebijakan khusus (Jagers, Matti, & Nordblom, 2019), diadopsi (Minkman, Buuren, & Bekkers, 2018), diimplementasikan (Fowler, 2018) melalui undang-undang, langkah-langkah pengaturan, tindakan pemerintah, dan prioritas pendanaan, dan ditegakkan oleh lembaga publik. Kebijakan memberikan panduan kepada pemerintah tentang berbagai tindakan dan juga menyediakan hubungan akuntabilitas timbal balik antara pemerintah dan warga nya.…”

“…Maka untuk kepentingan politis risalah kebijakan (policy brief) menjadi penting untuk menganalisis dan mengevaluasi setiap usulan produk kebijakan (Dunn, 2016:403;Jagers, Matti, & Nordblom, 2019). Selain itu, risalah kebijakan adalah bentuk pengajaran, pembelajaran, dan penilaian yang inovatif.…”

“…Hal ini menyebabkan risalah kebijakan menjadi jawaban untuk meningkatkan kualitas sebuah kebijakan, namun kenyataannya risalah kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintah tidak menunjukkan kualitas dan model kebijakan yang jelas (Loftis & Mortensen, 2017;Smith, 2018:21;Pennock, 2019:65). Akibat nya terjadi banyak kebijakan tidak merepresentasikan tujuan utama yang ingin dicapai, dan terkesan bahwa kebijakan hanyalah sebuah aturan yang harus dipatuhi (Jagers, Matti, & Nordblom, 2019). Pilihan kebijakan kemudian mengidentifikasikan serangkaian alternatif bagi pembuat kebijakan untuk dipertimbangkan.…”