Strategic Analysis Relocating Street Vendor through 3D Negotiation Case Study: Street Vendor Surakarta, Indonesia

Permatasari, Anggraeni; Putro, Utomo Sarjono; Nuraeni, Shimaditya

doi:10.1016/j.sbspro.2014.02.451

Cited by 8 publications

(8 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Kasus relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah hal biasa di kota-kota besar dan selalu didampingi bentrokan antara Satuan Polisi Pamong Praja (pemerintah) dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Bentrokan adalah biasanya dipicu dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pedagang kaki lima yang mengakibatkan kerusuhan dan membawa korban jiwa (Permatasari, 2014). Tidak hanya para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan sering membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur

Pristika¹,

Kurniawan²

2021

Publika

View full text Add to dashboard Cite

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas dengan menggunakan modal sedikit yang berusaha pada bidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya sering memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak asing lagi dan menjadi sorotan publik tertama dalam permasalahan dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh. Tidak hanya itu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menghambat jalannya lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yiatu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur dengan menggunakan Teori menurut William Dunn. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan konstribusi informasi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa masih banyak hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur

Pristika¹,

Kurniawan²

2021

Publika

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Selain itu, PKL tidak memiliki status hukum menjalankan bisnis, sehingga aktivitas perdagangan PKL dianggap sebagai kegiatan usaha ilegal (Permatasari, 2015). Oleh karena itu, penyelesaian masalah PKL di kota Bandung masih menjadi persoalan kompleks dan dilematis (Permatasari dan Rudito, 2015 (Setia, 2009;Permatasari, Putro & Nuraeni, 2014;Permatasari & Rudito, 2015).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Hal ini dikarenakan jumlah PKL yang sangat besar tidak sebanding dengan jumlah lokasi yang memadai. Penelitian dari Permatasari, Putro & Nuraeni (2014) yang menganalisa keberhasilan Pemerintah Surakarta melakukan relokasi PKL dengan mencapai win-win solution menyebutkan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam relokasi PKL di Surakarta adalah sebagai berikut: (1) Persiapan yang matang dalam memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak (PKL dan Pemerintah). (2) Kesabaran dalam melakukan proses negosiasi proses negosiasi untuk mengusulkan kerja sama.…”

Section: Diskusi Dan Implikasiunclassified

“…(4) Keberanian untuk melakukan kompromi dengan melibatkan PKL dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rachmawati (2013) menyatakan bahwa relokasi pedagang kaki lima dengan tingkat partisipasi yang tinggi tidak mengarah pada perbaikan dan keberlanjutan pedagang kaki lima, bahkan seringkali proses relokasi PKL menyebabkan banyak kerugian baik fisik maupun non fisik (Permatasari, Putro & Nuraeni, 2014). Oleh karena itu bila membagi mereka ke beberapa segmentasi dan tempat strategis di Bandung dengan bekerja sama beberapa mall/pusat perbelanjaan besar mungkin akan membantu manajemen pengelolaan PKL itu sendiri.…”

Section: Diskusi Dan Implikasiunclassified

See 1 more Smart Citation

Resolusi Konflik Dalam Penataan Dan Pembinaan PKL Kota Bandung Menggunakan Teori Drama

Permatasari¹

2018

jmi

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

Proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) seringkali mengakibatkan konflik antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan PKL. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antara Pemkot dan PKL. Oleh karena itu, Pemkot berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 2011 mengenai penataan dan pembinaan PKL. Penelitian ini akan membahas lebih jauh mengenai dilema yang muncul antara Pemkot Bandung dan PKL terhadap pelaksanaan Perda No.4 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara dan analisis teori drama. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap PKL dan perwakilan kelompok. Data sekunder didapatkan melalui tinjauan pustaka, surat kabar, media online dan website. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman dilema sangat diperlukan kedua belah pihak dalam resolusi konflik.

show abstract

“…Basically, the large number of street vendors in Indonesia is triggered by several motivations, i.e. 1) the increase of labor force in a city; 2) a limited number of employment opportunities in the city, 3) a percentage discrepancy between labor force and employments, 4) an excessive number of urban migration to big cities (Mitullah, 2003;Chen 2005;Permatasari et al, 2014). Furthermore, the relocation program of street vendors refers to a process to move street vendors' trading site from a public space that has been determined by government as a prohibited site for any trading activities (Setia, 2009).…”

Section: Street Vendors Relocation Programmentioning

confidence: 99%

A Strategic Policy Initiative for the Post-relocation of Street Vendors: Case of Surakarta, Indonesia

Permatasari¹

2015

JSDS

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

Street vendors have emerged as a form of social response to maintain the survival of communities in going through economic challenges. However, street vendors have begun to have an uncontrolled growth; hence create social issues, particularly in large cities. In Surakarta, Indonesia, the relocation process of street vendors has been successfully executed by the municipal government. They have successfully managed to make street vendors agree to peacefully move to another area. Apparently, the relocation program is only sustained for several years. Most of street vendors have returned to their previous location, creating a huge chronic problem. This brief study aims at utilizing system thinking approach, using a causal loop diagram, to provide a framework for managing changes and complexity in the relocation process and to identify strategic indicators that may occur after relocation. The results are expected to contribute a defined framework for decision making process based on an analysis over the complex and dynamic systems of the relocation program. The results indicate that the municipal government of Surakarta may need to begin to formulate innovative activities through an improved public education and an enhanced street vendorsâ€™ empowerment.

show abstract

Strategic Analysis Relocating Street Vendor through 3D Negotiation Case Study: Street Vendor Surakarta, Indonesia

Cited by 8 publications

References 1 publication

Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur

Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur

Resolusi Konflik Dalam Penataan Dan Pembinaan PKL Kota Bandung Menggunakan Teori Drama

A Strategic Policy Initiative for the Post-relocation of Street Vendors: Case of Surakarta, Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About