Situasi Tuberkulosis di Empat Kabupaten Kota di Pulau Sumatera dan Banten

Abstract

Analisis situasi TB dan biaya program TB pada tingkat kabupaten kota belum banyak dilakukan padahal hal ini s angat penting untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan dan evaluasi pelayanan TB. Studi dilakukan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro dan Kota Dumai dengan pendekatan mixed method. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan data sekunder untuk mengetahui situasi dan biaya program TB. Pengumpulan data primer dilakukan secara kualitatif dengan melakukan round table discussion dengan para stakeholder. Hasil studi menunjukkan insiden TB dan success rate tertinggi di Kabupaten Tanggamus. Kota Metro juga memiliki insiden TB tertinggi disertai dengan notifikasi kasus tertinggi. Kabupaten Tangerang memiliki cure rate tertinggi. Biaya program TB tertinggi di Kabupaten Tangerang, yaitu Rp. 6.737.303.630. Alokasi biaya program TB terbesar di semua wilayah digunakan untuk obat. Permasalahan yang terjadi dalam pengendalian TB di empat wilayah tersebut adalah tatalaksana kasus tidak standar, underestimated data, temuan kasus baru masih kurang, terbatasnya SDM program TB, kontribusi CSR sangat rendah, kurangnya upaya promotif dan preventif tentang TB, stigma buruk TB, kesulitan monev kasus dan survey kontak, dan permasalahan pasien dari kelompok miskin dan kelompok pekerja. Pengendalian TB di semua wilayah belum optimal maka direkomendasikan untuk segera membuat payung hukum untuk memberikan kekuatan anggaran dan kerjasama lintas sektor dalam pengendalian TB.

Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

“…Dengan adanya kebijakan ini kerjasama lintas sektor pun dapat lebih mudah dilakukan. 12 Puskesmas sebagai salah satu unit Komunikasi, koordinasi, dan regulasi yang jelas antar perujuk dan penerima rujukan wajib dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. 14 Pasien terduga suspek TB, untuk dokter praktek swasta seharusnya merujuk ke puskesmas (FKTP) untuk penegakan diagnosis yang merupakan bagian dari rujukan horizontal, tetapi kenyataan di lapangan dokter praktek swasta banyak yang langsung merujuk ke rumah sakit (FKTL).…”