Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Dan Perbandingannya Dengan Sertifikasi Sukarela Pada Level Industri

Gultom, Magdalena; Astana, Satria; Effendy, Rachman; Kurniawan, Andri Setiadi

doi:10.20886/jakk.2014.11.3.261-275

Cited by 7 publications

(10 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Berbagai studi dan analisis secara beragam mengindikasikan skala/tingkat illegal logging di Indonesia yang mencapai tingkat akut (Tacconi et al 2004). Hasil studi dan analisis tersebut menyatakan tingkat illegal logging di Indonesia mencapai 50-80% dari keseluruhan produksi kayu, dan secara umum menyatakan bahwa volume produksi kayu ilegal jauh melebihi kayu legal, dan melebihi tingkat produksi berkelanjutan (Maryudi et al 2014). Mekanisme kebijakan internasional memiliki kekuatan untuk mengubah arus perdagangan kayu dengan mempengaruhi kebijakan kehutanan nasional dan internasional dengan mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan konservasi alam.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel terhadap Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Yogyakarta

Sabiila¹,

Cahyadi²,

Hardjomidjojo³

2019

JMO

View full text Add to dashboard Cite

Illegal logging and illegal timber trade have been ones of major causes of deforestation in many countries, including Indonesia. Indonesian Timber Legality Assurance System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK) is an instrument to improve governance of timber sector. The system ensures the legality of timber harvested, transported, processed, and marketed by Indonesian forestry enterprises. SVLK is developed through engagement of multi-stakeholder (scholars, business association, relevant ministries, and NGOs). Implementation of SVLK is mandatory. Since implemented, SVLK has increased export of forest products. However, the export is dominated by large scale enterprises. On other hand, many of small and medium scale industries are yet registered. Micro and small scale industries have basic difficulties to meet the applicable standards of SVLK. According to background and issues, the study aims to analyze distribution network, small business profit, cost of SVLK implementation, and the application of svlk feasibility financial simulation on small scale industries furniture. Primary data collection was carried out with purposive sampling method through deep interview and questionnaires. The result showed there were 3 alternative distribution channels of community wood marketing in Yogyakarta. Each distribution channel has different characteristics. Cost percentage of SVLK implementation is 4.00%. The actual challenge is in the equally distributed information and incompatibility between the requirements of SVLK and the life of small scale industries. SVLK requires Rp 7.787.500,- in early periode and Rp 6.230.000,- to be paid every 2 years. The total cost is Rp 32.707.500,- for 10 years. There are only 7% of small scale industries knowing about SVLK. Small scale industries which don’t know clearly is 50 %, while other small scale industries claim to be uninformed. Based on the study, NPV Rp 10.011.212,-, BCR 1,13 dan investment return rate 18%. Feasibility financial simulation showed SVLK implementation is possible, although has little positive sales development. Small scale furniture industries with 144 m3 raw material per year usage have to target 12% sales development in first year. In second year of implementation, small scale furniture industries cashflow has negative point. It caused by surveillance cost. Small scale furniture industries interest to SVLK implementation was in minimum point. Small scale furniture industries interest to SVLK implementation can be increased by certification financing programs and the export market assurance.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel terhadap Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Yogyakarta

Sabiila¹,

Cahyadi²,

Hardjomidjojo³

2019

JMO

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Implementasi SVLK telah dicanangkan secara mandatori yang berlaku bagi semua skala usaha industri. Namun demikian banyak kendala yang ditemui di lapangan paska kebijakan ini ditetapkan terutama untuk industri skala kecil (Gultom et al, 2014) dan petani hutan rakyat (Susilowati, 2014). Pemerintah telah berupaya untuk menghadapi kendala tersebut dengan kebijakan yang relevan.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat

Suryandari¹,

Djaenudin²,

Astana³

et al. 2017

JPSEK

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

International market requires producers to proof the legality of their wood products to address the issues of illegal logging and illegal trade. Timber Legality Verification System (TLVS) has been prepared by the Government ABSTRAKIsu illegal logging dan illegal trading di perdagangan kayu mengakibatkan pasar internasional menuntut bukti legalitas kayu dari produsen. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) disiapkan pemerintah secara mengikat di industri kayu mulai dari hulu sampai hilir. Studi ini bertujuan untuk mengetahui gap implementasi kebijakan SVLK dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha industri kayu. Metode yang digunakan yaitu analisis gap, deskriptif dan struktur biaya. Penelitian dilakukan di tiga provisi: DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi SVLK dipandang rendah karena perubahan kebijakan SVLK yang relatif cepat. Bagi dunia usaha kondisi ini merupakan disinsetif bagi iklim investasi. Persepsi pelaku usaha bahwa kebijakan SVLK lebih ditujukan untuk produk dan kegiatan di hulu sehingga kebijakan terkait hilir (industri dan pasar) belum sepenuhnya mendukung. Implementasi kebijakan SVLK dinilai tidak efektif oleh industri kayu dan hutan rakyat. Pihak yang paling besar merasakan dampak negatif SVLK adalah industri mikro dan petani hutan rakyat. Kondisi ini mengancam keberlanjutan industri kayu dan hutan rakyat. Perlu penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing produk.Kata kunci: Dampak kebijakan SVLK; struktur biaya; industri mikro; hutan rakyat.

show abstract

“…Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa secara umum perkembangan ekspor produk kayu yang telah menggunakan V-legal mengalami peningkatan. Namun demikian, Gultom, Astana, Effendy, & Kurniawan (2014) menyatakan bahwa peningkatan ekspor tersebut hanya didominasi oleh industri besar. Sementara, perkembangan perdagangan produk kayu pada usaha skala kecil menengah belum banyak dilaporkan.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Sementara, perkembangan perdagangan produk kayu pada usaha skala kecil menengah belum banyak dilaporkan. Menurut Gultom et al (2014) industri skala mikro dan kecil memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK. Setelah periode 1 Januari 2015, pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) berlaku penuh pada semua skala industri termasuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan hutan rakyat (HR).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Persepsi Pelaku Hutan Rakyat Dan Industri Kayu Skala Kecil-Menengah Terhadap Kesiapan Implementasi SVLK

Suryandari¹,

Djaenudin²,

Alviya³

2017

j.analisis.kebijak.kehutan.

View full text Add to dashboard Cite

Indonesian forestry authority has established Timber Legality Verification System called SVLK as a mandatory basis. The progress of implementation of SVLK certification for large-scale forestry enterprises has been done ABSTRAKPemerintah Indonesia telah memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara mandatori. Kemajuan penerapan sertifikasi SVLK untuk perusahaan kehutanan besar cukup baik, berbeda dengan industri kecil menengah (IKM) dan petani hutan rakyat (HR) memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pelaku usaha tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesiapan IKM dan HR dalam implementasi SVLK. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan analisis deskriptif menggunakan metode skoring dalam skala likert, dilihat dari aspek ekonomi dan kelembagaan. Lokasi penelitian di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Capaian implementasi SVLK berdasarkan jumlah SVLK masih relatif rendah. Menurut persepsi para pelaku usaha dan hutan rakyat merasa belum siap dalam implementasi SVLK. Ditinjau dari aspek ekonomi, faktor yang membuat pelaku usaha lebih siap dalam implementasi SVLK adalah adanya peningkatan akses ke pasar dan kenaikan harga output. Sedangkan dari aspek kelembagaan, diperlukan efisiensi tatacara sertifikasi, dukungan Pemda dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan SVLK, peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang SVLK, dan koordinasi antar stakeholder. Untuk meningkatkan implementasi SVLK, bentuk kelembagaan seperti check-off program merupakan bentuk lembaga yang ideal seperti asosiasi atau koperasi sebagai salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan implementasi SVLK.

show abstract

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Dan Perbandingannya Dengan Sertifikasi Sukarela Pada Level Industri

Cited by 7 publications

References 0 publications

Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel terhadap Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Yogyakarta

Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel terhadap Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Yogyakarta

Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat

Persepsi Pelaku Hutan Rakyat Dan Industri Kayu Skala Kecil-Menengah Terhadap Kesiapan Implementasi SVLK

Contact Info

Product

Resources

About