Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sistem bagi hasil maro dalam bidang pertanian serta manfaatnya dalam kehdupan masyarakat. Sistem perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa sejak dahulu. Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan adalah menggunakan sistem maro yaitu penggarap yang membiayai semua biaya pertanian dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga memupuk solidaritas dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepedulian antara pemilik dan penggarap sawah yang diwujudkan dengan saling bantu saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan. Namun demikian, perhatian dari pemerintah tetap diperlukan guna menjamin hubungan baik antara kedua belah pihak yang bekerjasama.The purpose of this study is to describe the traditional sharing system known as ”maro” in agriculture and its usefulness in society life. Maro sharing system has been conducted ​by the villagers long ago. In maro, the peasant pays for all the costs of agriculture and the crops will be shared with the owner of the fields. This study is a qualitative study conducted in the Village of Jagung, Kesesi, Pekalongan district. Data collection was done by using observation, interview and documentation. The results of the research show that the implementation of sharing system agreement can not only boost local economy but also can also foster solidarity within the community. This is evidenced by the concern among the owners and cultivators of rice fields, realized with helping each other when one of them have difficulties. However, the attention of the government is still needed to ensure good relations between the two sides who are working together.

Nusantara Syariah Economy (Construction of Economic Cooperation between the Indonesian Muslim Community)

“…The implementation of adol oyodan economic cooperation without involving witnesses, proof of payment, transaction documents and the like because this cooperation is more dominated by the presence of an element of trust among the people who implement the adol oyodan system (Nursiyamsih, 2015). The same thing happened in neighboring Batang, namely in Pekalongan (Wahyuningsih, 2011), Brebes (Iko, 2008) and Indramayu (Sukardi, 2017).…”

Solidaritas Kelompok Tani Tembakau Dalam Meningkatkan Modal Sosial Yang Berkelanjutan

“…Peningkatan solidaritas terutama pada kelompok tani menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki perasaan peduli dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan meningkatkan modal sosial (Wahyuningsih, 2011).…”

Wujud Integrasi Sosial Dalam Sistem Bagi Hasil Tanaman Jeruk Siam Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

“…Fedindand Husken (dalam Wahyuningsih, 2011) yang telah melakukan penelitian di Jawa Tengah, mengutarakan struktur yang terjadi atas persoalan kepemilikan tanah adalah "kerbau besar akan selalu menang jika diadu" (Kebo Gedhe Menang Berikhe). Maksut dari pernyataan tersebut adalah, meskipun jumlah seseorang yang memiliki tanah sedikit akan tetapi bisa memiliki kuasa untuk mengatur proses produksi hingga penguasaan lahan.…”

“…Dalam mekanisme terkahir yaitu Merpat penggarap hanya membayar upah buruh tani(penggarap hanya bekerja pada lahan milik pemilik tanah) dan pemilik tanah yang membiayai bibit, pupuk dan keperluan lain, dengan catatan penggarap mendapatkan seperempat (1/4) bagian dari hasil panen. Kroef (1984) dalam (Wahyuningsih, 2011) memaparkan mekanisme bagi hasil yang ada di daerah pedesaan Jawa Barat, diantaranya adalah; yang pertama mertelu mekanisme ini megharuskan pemilik tanah untuk menanggung biaya benih (dan, sampai pada saat penghapusan sistem ini, juga membayar pajak-pajak tanah) dan akan menerima dua pertiga (2/3) bagian dari hasil panen, sisanya berhak untuk penyakap/penyewa. Kedua, merapat; persyaratannya sama dengan mertelu kecuali pemilik tanah medapatkan tiga perempat bagian dari hasil panen dan sisanya merupakan bagian dari penyewa atau penyakap.…”