Sinkronisasi Kebijakan Nasional Redd+ Dengan Kepentingan Para Pihak Pada Tingkat Sub-Nasional

Abstract

ABSTRAKREDD+ telah diinisiasi sejak tahun 2007 tetapi sampai saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Sinkronisasi kepentingan para pihak yang terlibat baik secara vertikal maupun horizontal menjadi tantangan besar untuk mendukung efektivitas pelaksanaan REDD+. Analisis gap pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan REDD+ di tingkat nasional dengan kepentingan para pihak di tingkat subnasional dan tapak. Hal tersebut menjadi penghambat pelaksanaan REDD+ di lapangan, khususnya ketika pendekatan REDD+ yang dilakukan adalah pendekatan subnasional dimana pemerintah provinsi menjadi aktor penting dalam pelaksanaan REDD+. Sebagai contoh, pelarangan sistem pasar karbon di Indonesia telah menyebabkan beberapa proyek REDD+ di tingkat lapangan yang diinisiasi pihak swasta mengalami stagnasi. Sinkronisasi kebijakan REDD+ nasional dengan kepentingan para pihak dapat diwujudkan apabila kondisi pemungkinnya sudah terbangun. Adapun kondisi pemungkinnya adalah peraturan teknis dan administratif REDD+ yang mudah untuk diadopsi oleh para entitas REDD+ sesuai dengan kondisi di lapangan, tersedianya institusi pelaksana REDD+ yang jelas di tingkat subnasional, adanya mekanisme pendanaan dan insentif dalam negeri untuk mengantisipasi ketidakpastian kesepakatan global serta peningkatan sosialisasi strategi dan kebijakan REDD+ ke daerah.Kata kunci: Ketidaksinkronan kebijakan; pemerintah daerah; efektif; mekanisme insentif; kesepakatan global.