Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini

Abstract

The purpose of this research is to analyze the control of Sriwijaya and Majapahit Kingdom towards their maritime territory and to learn whether their control may be practiced in the regulatory on the maritime territory of Unitary State Republic of Indonesia today. It is a legal normative research which has descriptive and analytical nature. The control of Sriwijaya and Majapahit Kingdom towards their maritime territory was conducted through adat law. Maritime territory of Indonesia today is controlled by the written law created by the government and the unwritten law practiced by the people. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguasaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit terhadap wilayah maritimnya dan mempelajari praktik pengaturan wilayah maritim pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang dapat dipraktikkan dalam pengaturan wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia kini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penguasaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit terhadap wilayah maritimnya dilakukan melalui hukum adat. Wilayah Maritim Indonesia saat ini dikuasai melalui hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

Menelisik Sejarah Perekonomian Kerajaan Sriwijaya Abad Vii-Xiii

“…Hal tersebut merupakan sebuah jaminan tersendiri bagi para pedagang yang hendak berdagang dan berlayar di perairan Sriwijaya. Dengan begitu, perairan di kawasan Sriwijaya dapat terpantau dengan baik (Pradhani, 2017). Hal inilah yang menjadikan Kerajaan Sriwijaya tidak hanya terkenal sebagai pusat perekonomian internasional, akan tetapi juga terkenal sebagai pusat keamanan internasional.…”

“…Sriwijaya juga ikut berperan aktif dalam perdagangan antar negara dengan rempah atau hasil pertanian seperti kapur barus, lada, dan rempah-rempah lainnya. Selain ikut serta dalam perdagangan, Sriwijaya juga memiliki tugas sebagai pengaman jalur perdagangan bebas dari bajak laut (Pradhani, 2017).…”

“…Penelitian historis tentang Kerajaan Sriwijaya masih terbatas pada aspek politik, hukum maritim, dan keagamaan (Budisantoso, 2016;Pradhani, 2017;Santun, 2013). Padahal, keadaan perekonomian masyarakat pada masa Kerajaan Sriwijaya serta kedudukan Kerajaan Sriwijaya dalam perekonomian internasional menjadi hal yang juga penting untuk ditelisik, karena perekonomian menjadi tulang punggung kehidupan suatu bangsa.…”

Strategi Raya Sriwijaya dan Melaka

“…Kedua, Sriwijaya sebagai kerajaan maritim menjadi titik temu para pedagang untuk melakukan jual beli. Pembentukan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan tidak dapat dilepaskan dari ekspansi Sriwijaya ke daerah-daerah strategis (Jambi, Lampung, Pulau Bangka, Ligor, dan Kedah) terutama untuk menyokong hegemoni Sriwijaya atas Selat Sunda dan Selat Melaka (Pradhani, 2017;Meilink-Roelofsz, 1970). Sebelum kekuasaan Sanjaya dan Hinduisme menguat di Jawa pada awal abad ke-9, Jawa berada dibawah kekuasaan Sailendra hingga akhir abad ke-8 masehi.…”

“…Selain itu, mereka juga mengirim para pedagangnya untuk berdagang dan berdiplomasi di pelabuhan-pelabuhan strategis lainnya. Hal ini terjadi karena Sriwijaya gencar melakukan berbagai diplomasi dalam memperkuat jaringan perdagangan global (Pradhani, 2017). Sriwijaya telah memiliki jaringan komunikasi dengan Pantai Koromandel (Hall, 1955).…”