Sebuah Paradoks : Opini WTP dan Kesejahteraan Rakyat

Abstract

Unqualified Opinion (WTP) is the audit opinion that will be issued if the financial statements are considered to provide information that is free from material misstatement. This opinion became the dream of all local governments and even become a major performance indicator for the Inspectorate area. Nevertheless, the acquisition of the WTP opinion is still found to be contradictory to the welfare conditions of the people. This study qualitatively seeks to examine the need for an examination of financial governance that also includes indicators of people’s welfare. The hermeneutic method is used to analyze the welfare audit discourse that needs to be carried out by BPK so that each rupiah of local government expenditure is beneficial for the improvement of people’s welfare as well as in harmony with the WTP opinion obtained. The results of the research indicate that BPK needs to include welfare audit in the process of local government financial audit from planning, implementation, to reporting activities that concretely support the achievement of public welfare. Thus, the philosophical management of state/ regional finances is used openly, responsibly, and as much as possible for the welfare of the people can be realized. From the internal side of local government, it is necessary to strengthen the internal control system, as well as strict supervision from the Inspectorate.
 Keywords: Society Welfare Audit, Hermeneutical, Unqualified Opinion, Government External Audit
 Abstrak
 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan pemerintah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini ini menjadi idaman seluruh Pemerintah Daerah bahkan menjadi indikator kinerja utama bagi Inspektorat daerahnya. Namun demikian, perolehan opini WTP tersebut masih ditemukan berkontradiksi dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Penelitian ini secara kualitatif berupaya mendalami perlunya pemeriksaan tata kelola keuangan yang juga mengikutsertakan indikator kesejahteraan rakyat.Metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis wacana audit kesejahteraan yang perlu dilaksanakan oleh BPK agar setiap rupiah belanja pemerintah daerah bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta selaras dengan opini WTP yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan pemaknaan bahwa BPK perlu memasukkan audit kesejahteraan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pelaporan yang secara konkrit mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, filosofis pengelolaan keuangan negara/ daerah dipergunakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Dari sisi internal pemerintah daerah, diperlukan penguatan atas sistem pengendalian internal, serta pengawasan yang ketat dari Inspektorat.
 Kata kunci: Audit Kesejahteraan Rakyat, Hermeneutika, WTP, Pemeriksaan Eksternal Pemerintah

Pengaruh Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah

“…Sementara itu, ketua BPK, Harry Azhar Aziz, mengatakan bahwa opini WTP pada entitas pemerintahan selama ini tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penilaian laporan keuangan sudah seharusnya beriringan dengan pemeriksaan realisasi program untuk kemakmuran rakyat (Putri, 2014). Opini WTP yang diberikan oleh BPK pada kenyataannya meliputi hasil dari pemeriksaan keuangan atas pelaksanaan anggaran suatu entitas dan belum mencakup pemeriksaan kinerja.…”

Pentingnya Opini Audit sebagai Pemediasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

“…Penelitian ini juga membuat kerangka penelitian baru dengan menambahkan Opini Audit sebagai variabel mediasi, sehingga dapat diketahui pengaruh tidak langsung Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap IPM melalui Opini Audit menggunakan analisis jalur. Hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikatornya yaitu IPM juga dipengaruhi oleh pengelolaan Laporan Keuangan Pemeritah Daerah yang baik yang tercermin dari opini BPK [16].…”