Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam

Abstract

Artikel ini ditulis untuk mengkaji restrukturisasi pembiayaan pada bank Syariah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum perikatan Islam. Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik, maupun ekonomi. Dampak dalam hal perekonomian pada lembaga keuangan Syariah yakni tentang pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi akibat pandemi dan strategi pemulihan pembiayaan di lingkup perbankan ditinjau dari perspektif hukum perikatan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Bank Syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah UMKM akibat Pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19. Tahapan restrukturisasi yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring. Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Karena akad dalam hukum perikatan berarti mengikat, yang mana seorang debitur diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan

Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Masa Pandemi Covid-19

“…Masyarakat yang meminjam dana di bank sulit untuk membayar angsuran. Jika hal ini terjadi terus-menerus tentunya akan memberi pengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit suatu bank yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah (Amalia & Adinugraha, 2021).…”

Relevansi dan Status Hukum Prenuptial Agreement dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kramatmulya, Kuningan)

“…Asas ini merupakan asas dasar dalam perjanjian Islam, maknanya para pihak dibebaskan untuk membuat suatu akad atau perjanjian (freedom of making contract) kebebasan ini juga meliputi kebebasan untuk menentukan jenisnya perjanjian atau objeknya, bebas untuk menentukan para pihak serta bebas untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketanya. Walaupun demikian, asas ini dibatasi dengan ketentuan Syariat Islam, dan dalam pelaksanaannya perjanjian juga bebas dari adanya paksaan, ancaman, kekhilafan maupun penipuan (Amalia, 2013). Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena mereka menyadari akan pentingnya prenuptial agreement.…”

“…Asas ini mengandung pengertian adanya kedudukan yang seimbang antara para pihak (have the same bargaining position between each parties). Sehingga di dalam menentukan syarat maupun kondisi (term and condition) dari suatu akad/perjanjian para pihak mempunyai pendapat yang seimbang (Amalia, 2013). Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar kesetaraan atau persamaan, dimana masing-masing pihak memiliki peranan yang sama dalam pembuatan prenuptial agreement juga bertujuan untuk kemaslahatan rumah tangga.…”

“…Sehingga prenuptial agreement yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya memenuhi syarat Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan) Ketiga, Al-Adalah (Keadilan). Asas ini menuntut kepada para pihak untuk berlaku adil antara sesama, maknanya perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak (Amalia, 2013). Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar keadilan.…”

“…Keempat, Al-Ridha (Kerelaan). Kerelaan disini dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang bebas dari unsur paksaan, ancaman maupun penipuan (Amalia, 2013). Dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fauziyah dan pasangannya, juga Desy dan pasangannya dilakukan atas dasar kerelaan.…”