Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen

Abstract

Bentuk penentangan perempuan atas kuasa laki-laki tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil. Menempatkan perempuan sebagai bayang-bayang laki-laki. Masyarakat patriarki sejak awal menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif jender. Namun demikian, posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dipakai sebagai alat legitimasi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara adalah setara. Kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan dapat menghambat partisipasi perempuan dalam ranah publik. Dalam perspektif perempuan, politik haruslah mencakup seluruh kehidupan baik di ranah publik maupun privat.

Dynamics in Attaining Woman Quota of 30% (Study among Political Parties in Central Java Province Indonesia)

“…Dalam konteks kajian ini budaya patriarchy merupakan hambatan terbesar bagi masuknya perempuan ke dunia publik dalam bidang politik. Budaya patriarchy adalah budaya menegaskan gagasan tentang pemilahan peran dan fungsi laku-laki dan perempuan dalam ranah hidupnya akibat asumsi dasar terhadap masing-masing jenis kelamin Pemerintah melalui UU tersebut mengakomodir ruang politik bagi perempuan, meskipun tidak menutup adanya kemungkinan posisi perempuan tidak rentan adanya manipulasi (Nurcahyo 2016). Dominasi laki-laki dalam ranah politik tidak lepas dari mengakarnya budaya patriarki yang lebih mengunggulkan laki-laki dibandingkan perempuan dalam kehidupan masyarakat sehar-hari.…”

“…Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif gender. Namun demikian, posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik (Nurcahyo 2016).…”

Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik

“…Oleh karena eksistensi politik terwujud dalam aspek kehidupan bersama pada tingkat lokal maupun kepekaan terhadap permasalahan yang ada. Ikut atau tidaknya perempuan dalam bentuk partisipasi politik bergantung pada political efficacy (Martin, 2014;Mufti & Syamsir, 2016;Nurcahyo, 2016;Pruysers & Blais, 2014).…”

Role of Women Politician in Political Contestation in Sikka (Phenomenological Study of Participation in Women Legislative Candidates)

“…Meanwhile patriarchal culture in society has placed women in a position that is always under men (subordinate), which causes vulnerability to the tendency of various stereotypes (negative labeling), marginalization (marginalization and impoverishment of women), subordination (which impacts on exploitation) and acts of violence [5]. This has the effect of making important decisions involving many people often considered too risky to be left to women.…”