Relasi Kuasa Antara Perhutani Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Banyumas: Kepentingan Bisnis vs Community Empowerment

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam merespons orientasi Perhutani yang memprioritaskan pengembangan usaha (profits/bisnis) daripada pemberdayaan masyarakat desa hutan. Pendekatan studi menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMDH tidak dilibatkan secara signifikan dalam perencanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Lebih dari 12 tahun, Perhutani masih menjadi aktor dominan dengan kekuasaan besar menentukan pemangku kepentingan mana yang dikehendaki untuk terlibat dalam perencanaan programnya. Akibatnya, LMDH (masyarakat) merasa Perhutani tidak lagi menganggap serius peran LMDH dalam proses pengelolaan program-program PHBM. Dengan kata lain, peran LMDH hanya ada diatas kertas tetapi realitasnya tidak banyak berperan. Perhutani lebih fokus mengejar target keuntungan untuk kepentingan perusahaan tetapi di pihak lain tidak meningkatkan pembagian peran dengan LMDH sebagai mitra sejajar dalam program PHBM.This paper explores the power relations between state and society, specifically, after 12 years of implementing the policy of community-based forest management (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, known as PHBM). It investigates how villagers and its local institutions (Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH), and street-level bureaucracy (SLB) responses toward the current development of State Forest Cooperation (Perum Perhutani, SFC) orientation in generating profit rather than the people and the planet/environment. The result shows that the villagers through LMDHs are, in fact, never closely engagein planning PHBM activities. Over 12 years, the SFC is still become the dominant actor who have dominant power in determining which stakeholders that they wanted to be involved in planning PHBM activities. Consequently, LMDH feels that SFC is reluctant in taking seriously the roles of LMDH in planning the PHBM activities. SFC is pursuing their target in generating benefits merely for their own benefits without taking LMDH in as their equal partner in PHBM activities.

Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah

“…Selain itu, juga disarankan untuk membuka peluang peran serta masyarakat secara luas, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan program PHBM. Kelembagaan PHBM tidak adaftif dan sangat tergantung pada birokrasi di Perum Perhutani (Kurniawan, 2010;Pambudi et al, 2017;Rosyadi & Sobandi, 2014).…”

Kinerja kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM)

“…Bagaimanapun ujung tombak pelaksanaan program SLBM adalah KSM, 2) kesolidan pimpinan di KSM juga terbukti mampu menjaga konsistensi dari partisipasi masyarakat, 3) struktur organisasi dan distribusi tugas juga telah cukup memadai untuk mendukung kinerja dari KSM, dan 4) corak kolektivitas dalam kepengurusan KSM ternyata cukup mampu menyebabkan KSM berjalan meskipun secara manajerial tidak terlalu baik, misalnya AD/ART organisasi hanya sebagai bentuk aturan formal. Sejalan dengan penelitian Rosyadi & Sobandi (2014) bahwa negara dalam hal ini pemerintah daerah cenderung memilih pendekatan legalistik daripada sosial. Hal tersebut menyebabkan segala sesuatu yang terbentuk dalam masyarakat termasuk pelibatan masyarakat dalam sebuah program hanya dimaknai legalitas untuk mendapatkan program semata.…”

A Relational Analysis of State Law and Folk Law in the Bongkoran Agrarian Conflicts, Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia

“…The studies on agrarian conflicts have been conducted such as agrarian conflicts from the peasants reclaiming social movement perspectives (Mustain, 2005). Agrarian conflicts in the perspective of unequal relations between the state and local communities in forest resource management (Rosyadi & Sobandi, 2014). The use and penetration of positive state laws against agrarian conflicts do not automatically resolve the problems in equitability for the local people (Ikhsan, 2013).…”