Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah

Abstract

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasipemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat.Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dane-governance dan c) kerjasama antar pemerintah bertujuan pertama,memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya Kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui system kerja yang trasfaran,efektif, efisien,responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang.

Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat

“…Langkah ini sangat penting dalam membangun dan memperkuat database yang ada di daerah, sehingga data yang relevan dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat Tujuan dari sistem ini juga termasuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi, dengan tujuan membangun dan memperkuat database yang ada di daerah, serta menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang akurat. Meningkatnya program pembangunan di berbagai bidang melalui penyampaian informasi dan melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh individu, dengan memanfaatkan teknologi digital (Sandiasa & Agustana, 2018). Permasalahan dalam penerapan SIPD juga masih belum maksimalnya dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, atau sektor swasta.…”

The Role of the Banda Aceh State Administrative Court in Testing Abuse of Authority by State Administrative Agencies/Officials in Accordance with Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration

“…The effectiveness of the implementation of local government administration can also ensure the integrity of national integration. (Sandiasa, 2018) The principle of regional autonomy contained in article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI of 1945) is more expressly stated in its explanation which states that "because the Indonesian state is an eenheidstaat, Indonesia will not have areas in a staat environment as well, the indonesian regions will be divided into provincial areas the provinces will also be divided into smaller areas". In regions of an autonomous nature (Streek and Locale rechts gomenschappen) or regions of a purely administrative nature, all according to the rules to be established by law in the regions of an autonomous nature will be held regional representative bodies therefore in the regions even the government will be jointed on the basis of consultancy.…”

Institutional Arrangement of Regional Apparatus in Kulon Progo Regency Government, Indonesia

“…In achieving this goal, the government has made various efforts to carry out improvements in government administration. The result is an improvement in the quality of government, which is characterized by the rapid development of a centralistic pattern towards decentralization (Djajakusumah, 2016) and a change in the paradigm of government from "Rule Government" to "Good Governance" (Idris, 2017), the increasing value of the Corruption Perception Index in Indonesia (Adiperdana & Ak, 2017), and the improvement of the quality of public services (Sandiasa & Agustana, 2018). However, on the other hand, there is still an assumption that the process of change and improvement in the functioning of the bureaucracy is not optimal, one of which is characterized by the lack of innovation in public services, given to the community.…”