Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Abstract

<span lang="IN">Penataan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dengan metode <em>omnibus law</em> membawa perubahan mendasar dalam penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaturan penerimaan permohonan fiktif positif yang sebelumnya diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang turut diubah dalam Pasal 175 UU CK. Penelitian ini mencoba menjawab: (a) Bagaimana dinamika pengaturan mengenai fiktif positif dalam sistem hukum Indonesia? (b) Apa implikasi pengaturan penerimaan permohonan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan fiktif positif dan kewenangan PTUN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pengaturan mengenai fiktif positif dapat dilihat sejak diadopsinya KTUN dengan konstruksi fiktif negatif dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya, yang kemudian diubah menjadi KTUN dengan konstruksi fiktif positif dalam UU AP, yang selanjutnya diubah melalui UU CK dengan menghapuskan kewenangan PTUN dalam memutus permohonan penerimaan fiktif positif. Pengaturan penerimaan permohonan fiktif positif dalam UU CK setidaknya membawa implikasi terhadap: (a) hilangnya alas kewenangan PTUN untuk memutus permohonan penerimaan fiktif positif; dan (b) fiksi dianggap telah dikabulkan secara hukum terhadap KTUN dengan konstruksi fiktif positif tanpa putusan PTUN menimbulkan ketidakpastian hukum.</span>

Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi

“…Akan tetapi, para pemegang polis justru akan menempuh jalur yang tersebut (Simanjuntak, 2017). Tidak adanya tanggapan dari pejabat adminitrasi ini secara otomatis mengakibatkan status permohonan dari pihak pemohon dianggap telah dikabulkan (Wicaksono et al, 2021) hukum", akan tetapi kondisi tersebut tidak otomatis berlaku karena harus ada pernyataan resmi (justifikasi) dari pengadilan sesuai dengan kompetensinya (Harahap, 2015). Fiktif positif tidak begitu saja dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan (dikabulkannya) secara otomatis oleh pejabat pemerintahan tanpa adanya penetapan PTUN demi kepastian hukum bagi pemohon (Wairocana et al, 2020).…”

The Good Governance Principle in Fictitious-Positive Case Applications After the Job Creation Law

“…This idea departs from the understanding that the State Administrative Court Decision with its fictitious positive construction is likely to be constitutive, indicating that this decision tends to give rise to the new law that does not pre-exist, resulting in the new rights and responsibilities (rechtsscheppende beschikking.) (Wicaksono et al, 2021;Sudiarawan, 2022). Thus, the decision with the fictitious-positive construction requires the mechanism that highlights the legal power.…”