Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus

Abstract

Papua Province is an area whose development is still lagging behind in Indonesia. The continually conflicts causes the development of the Province of Papua is very behind compared to other regions. To overcome this problem, the government provides special autonomy funds to make improvements in the fields of education, poverty, health, economic improvement and infrastructure. This study analyzes the differences in the fields of education, health and poverty before and after the granting of the Papua special autonomy fund. By analyzing these areas, we can see the effectiveness of the special autonomy fund after 18 years of funding by the central government. This study is a policy study (policy research) by collecting data and then analyzed into a conclusion and recommendation. The method used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques are done through literature study and Focus Group Discussion. The results of this study indicate that the conditions of education, health, and poverty alleviation before and after special autonomy did not change significantly. The change is very slow when compared to the large amount of special autonomy funds allocated each year. This is caused by the institutional system of government that has not worked effectively and efficiently as well as in the quality and quantity of existing human resources.

Trend Analysis of Positive Sentiment for Special Autonomy for Papua on Twitter

“…This progress is quite gradual compared to the amount of special autonomy money given each year. This is due to the ineffective and inefficient government institutional framework, as well as the low quality and quantity of available human resources (Mustikawati & Maulana, 2020).…”

Budaya Kerja dari Perspektif Kristen dan Implementasinya dalam Realisasi Dana Otonomi Khusus di Papua

“…Mereka menemukan tidak ada peningkatan yang signifikan pada sektor-sektor tersebut. Faktor yang melatar belakangi adalah sistem pemerintahan yang tidak berfungsi secara efektif dan efisien (Mustikawati & Maulana, 2020).…”

Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik

“…Status pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatarbelakangi dari empat akar permasalahan yang serius, diantaranya: Pertama, proses integrasi wilayah Papua ke Indonesia pada tahun 1964, diyakini masih banyak elit lokal yang masih menghendaki untuk menjadi negara sendiri. Pasca tahun 1964 muncul gerakan-gerakan separatisme yang menghendaki untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); kedua, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh negara sehingga mengakibatkan konflik berkepanjangan diakibatkan trauma dan dendam; ketiga, kegagalan pemerintah membangun bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat; dan keempat, marginalisasi dan diskriminatif arus migrasi (Mustikawati & Maulana, 2020).…”