Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik

Abstract

This article analyzes the relationship between the Regional Representative Council (DPD) and political parties that are often confronted diametrically. The questions presented, what is the historical factor for the formation of the DPD and the comparison of the practices of several countries in relation to regional representative bodies and political parties? What are the prospects for the relationship between the DPD and political parties in the future? This article aims to provide a different perspective on the relationship between the DPD and political parties from the historical, comparative and conception point of regional representation bodies. Through the socio-legal method, it was concluded that, first, historically the formation of the DPD was designed to be filled by individuals, not political parties. However, the practice of some countries shows that regional representative bodies generally cannot be separated from political parties. The lesson is that separating the DPD and political parties "strictly" can be said to always be violated because it is not in accordance with the natural conditions of filling the DPD directly by the people, who are influenced by the strength of the network and political parties. Second, whether or not there are political party affiliations in the DPD will not have a significant impact due to the limited authority of the DPD, so what is needed is the granting of significant DPD authority in the legislative process and supervision through the bicameral model. Thus, the prospect of the relationship between the DPD and political parties in the future can contribute to each other according to the DPD's already significant authority while still providing space for individuals.

Relasi Perwakilan, Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia

“…model ini dapat dimaknai pula sebagai perwakilan deskriptif memandang perwakilan pemerintahan sebagai miniatur dari sebuah badan yang lebih besar, namun memiliki kesamaan ciri dan proporsi.Model kemiripan ini lebih mengemukakan bahwa hanya orang-orang yang berasal dari sebuah kelompok tertentu dan yang memiliki pengalaman yang sama dengan kelompok tersebut yang sepenuhny dapat mengedintifikasi kepentingan-kepentingan dari kelompok tersebut. (Manan et al, 2021) Penyelenggaraan demokrasi modern memiliki mekanisme perwakilan semakin diterapkan dengan pertama sebagian besar masyarakat berjumlah terlalu besar dan terlalu kompleks untuk diterapkannya bentuk-bentuk demokrasi langsung, kedua dalam kehidupan sehari-hari tidak semua warga negara mempunyai waktu atau bahkan kecenderungan untuk terlibat dalam politik, ketiga karena banyak tuntutan/ perspektif/ kepentingan yang plural serta bertentangan, dibutuhkan wakil yang menyaring tuntutan ini untuk mengkontestasikan dan menegosiasikannya pada forum yang memutuskan kebijakan publik, keempat legislasi dan administrasi modern yang bersifat khusus tidak memungkinkan partisipasi warga biasa dalam proses pembuatan undang-undang.…”