Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam

Abstract

Islamic Public Finance is a financial concept based on Islam, which by planting religious values will have an impact on positive values. The source of Islamic public finances is certainly the largest base of acquisition is zakat, infak, sadakah, and waqf. The ultimate goal of Islamic public finance is the falah. Different characteristics of the conventional is a separate value of Islamic public finances, in which there are views on zakat and taxes, payments, expenses, and equilibrium in the public sector. The instruments that occur in public finance should also be considered, among others are zakat, corporate assets, infak, kharaj, waqf. The collected power of this public finance system has several foundations of Islamic values, which by these principles will make a firm foundation in developing Islamic public finances.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Painrang Berasa (Peminjaman Beras) di Desa Bontolempangang Kabupaten Gowa

“…Sehubungan dengan hal utang piutang dalam Islam dan disebut qardh adalah upaya pemberian pinjaman yang bersyarat kepada pihak peminjam untuk mengembalikan gantinya (Ismail, 2011). al-da'in dan al-qardh adalah istilah bahasa arab dari utang piutang yang transaksinya menggunakan pembayaran secara tidak tunai, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dari karakteristiknya seperti al-da'in lebih umum daripada al-qardh dalam mensyaratkan pengembalian utang (Huda N., 2012). Muamalah dalam bentuk utang piutang ini merupakan pinjaman yang apabila suatu barang yang dipinjamkan harus dikembalikan dengan wujud yang sama atau senilai dengannya.…”

Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah

“…Kebijakan fiskal penerimaan dan pengeluaran dilakukan berupa kebijakan anggaran surplus, kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal dinamis, dan kebijakan fiskal defisit yang digunakan sesuai keperluan (Turmidi, 2019) i) Khums; 1/5 bagian stabil dari ghanimah (rampasan perang). j) Amwal fadla; Benda muslim yang mati tanpa ahli waris (Huda et al, 2016).…”

Zakat Profesi Dan PPH 21 (Pembahasan Kasus-Kasus)

“…Selanjutnya menurut Huda et al (2012) bahwa pendapatan pada masa awal Islam yang berupa pajak adalah Jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga nonmuslim sebagai imbalan atas jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara Islam, ini merupakan pajak jiwa bagi nonmuslim yang tinggal di wilayah daulah Islamiyah, sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam, konsekuensi dari perlindungan, jaminan keamanan jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, sosial yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut perang.…”

“…Pajak yang diterapkan semasa pemerintahan Umar berbeda dengan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini. Lebih lanjut Huda et al (2012) menjelaskan bahwa kaum Muslim membiayai berbagai kebutuhan pokok dan pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi baitulmaal tidak ada uang/harta. Allah memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta demi menutupi berbagai kebutuhan hidup.…”