In Indonesia, public asset privatization policy has been valid since the Oil and Gas Law Number 22 the Year 2001. The objectives of this research were: (1) To determine the criteria for public assets according to the idea of Syekh Taqiyuddin An-Nabhani., (2) To find out the Islamic economic analysis of the idea of Syekh Taqiyuddin An-Nabhani on the privatization of public assets. The data source of this research is secondary data, which were taken from literature and books from research correlating to the object of this study and other required data. The data analysis in this research is descriptive. First, various data collected were analyzed using content analysis technique (content analysis), then the study and analysis of the data are carried out to obtain the conclusions. After conducting the research and analysis, it is concluded that (1) Syekh Taqiyuddin An-Nabhani classifies public assets based on the types of ownership, namely public ownership and state ownership, (2) Islam strongly prohibits the management of public assets through privatization. However, it is returned to the State, and its use by the public is permitted by shara'.
Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi kebijakan ekonomi makro. Penetapan kebijakan ekonomi secara makro akan memberikan dampak pada pencapaian peningkatan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan, maka kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan saling beriringan dan saling mendukung. Jika kedua kebijakan itu saling berlawanan dan tidak saling mendukung, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu atau malah mencapai nol. Oleh karena itu diperlukan interaksi dan interkoneksi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Kedua lembaga pemerintah yang berwenang menangani masalah keduanya, baik Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab kebijkan fiskal maupun Bank Indonesia sebagai pemegang mandat dalam menetapkan kebijakan moneter, harus bisa menyatukan kebijakan-kebijakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan rakyat.
Classifying ownership in the concept of standard ownership, obligations and needs in Islam, then the concept of ownership must be studied in depth, what is the Islamic view of ownership, how to invest, develop, use it and how to distribute it.Through descriptive-analytical research method by collecting primary and secondary data including books, as well as empirical facts related to the theme that the author is studying using the fiqh approach. then the two discussions become complex matters to be discussed. From here it is analyzed through literature searches, trusted sources and expert opinions in their fields.After conducting research, the author concludes that the Islamic ownership system has advantages and is in accordance with human nature because it will have an impact on justice and benefit according to the maqhosid shari'ah and the beginning is inversely proportional to the capitalist economic concept which only recognizes private ownership and the socialist economic system which only recognizes private ownership. private ownership. understand the concept of state ownership.
Aktivitas bisnis dunia maya atau online shope begitu marak akhir-akhir ini, seperti COD, karena ini bagian dari muamalah bisnis maka bisnis bagi seorang muslim bukan hanya perkara untung rugi, namun lebih dari itu bisnis bicara surga dan neraka sehingga pengusaha ataupun juga bukan pengusaha wajib memahami terkait halal serta haram dalam bisnis dan muamalah. Bisnis adalah suatu aktivitas individu atau kelompok/organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Jadi bisnis Islami adalah bisnis yang sesuai syariah Islam, demikian juga bahwa bisnis adalah sekumpulan aktivitas atau perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut wajib terikat dengan syariah Islam, Bagi seorang Muslim berbisnis Islami itu merupakan konsekuensi dari keimanan, di samping itu bisnis Islami adalah solusi untuk masalah manusia, sekaligus akan membawa maslahat, maka wajib bagi seorang muslim terlebih dahulu memahami fikih bisnis sebelum terjun ke dunia usaha agar terbebas dari keharaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Equity (ROE) terhadap Pembiyaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018. Jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 84 laporan keuangan triwulan dari 10 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Besarnya pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap pembiayaan mudharabah adalah 29,6% dan sisanya 70,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.