Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setiawan, Irza

doi:10.31849/niara.v15i2.9945

Cited by 7 publications

(6 citation statements)

References 3 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pernikahan Dini (early married) dapat dijelaskan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja atau salah seorang di antaranya yang masih di bawah umur yakni di bawah usia 19 tahun. Pernikahan usia dini ini menurut UNICEF adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi, dilakukan sebelum usia 18 tahun (Setiawan, 2022;Siswianti et al, 2022). Remaja yang berumur di bawah 19 tahun belum dewasa.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan 1 Konsep Dasar Pernikahan Dini a Pernik...unclassified

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal

Lase¹

2022

Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan layanan konseling format kelasikal, dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap dampak dan pencegahan pernikahan dini, menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, studi literatur. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, yakni melakukan pelayanan pengabdian kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan layanan konseling format kelasikal, kepada 321 orang pemuda dan remaja peserta layanan pada 8 rombongan belajar. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan beberapa pertanyaan secara langsung, yang ditanyakan kepada semua peserta, pada akhir setiap kegiatan, untuk mengevaluasi layanan yang telah dilakukan, serta dianalisis dengan teknik conten analysis dan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa layanan konseling format kelasikal, dapat berperan memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak pernikahan dini, kepada peserta layanan, dan dapat membantu mereka mengambil keputusan untuk mencegah pernikahan dini, merencanakan karir, dan masa depan yang lebih baik. Maka disarankan kepada konselor agar merencanakan dan melaksanakan konseling format kelasikal dengan materi khusus, untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak dan pencegahan pernikahan dini.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasan 1 Konsep Dasar Pernikahan Dini a Pernik...unclassified

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal

Lase¹

2022

Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…16 of 2019, with a focus on commitments to delay marriage at an early age by increasing stability, increasing public morality and changing culture in society (Setiawan, 2022). The Maros district government followed up the South Sulawesi Regional Regulation Number 4 of 2013 concerning the child protection system by making declarations and socialization, establishing several collaborations in several agencies, as well as community participation, especially parents who marry off their young children (Hidayanti et al, 2021).…”

Section: Google Search Google Scholarmentioning

confidence: 99%

Early Marriage: Regulation, Implementation and Research Findings

Musrifah

Putri

2022

MIKIA

View full text Add to dashboard Cite

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. But sometimes that happiness and eternity becomes a dream when the marriage is carried out by an underage couple. The majority of couples who marry at an early age are not ready to bear the burdens of life and responsibilities as parents, so that there is the potential for disharmony to arise or end in divorce. Child marriage is also a burden for young couples who do not have sufficient income so that the nutritional needs of their children are not met optimally. Law Number 16 of 2019 was born as an effort to renew the age of marriage in order to support the realization of a harmonious, happy and eternal family. From this family, it is hoped that future generations of superior, creative, intelligent and noble character will be born. However, in reality there are still many cases of early marriage in various parts of Indonesia. There are hundreds of applications for marriage dispensation in religious courts every year. This study attempts to describe how the policy of preventing early marriage in Indonesia in the period 2017-2022 by using qualitative methods and literature studies as data sources. The results of the study show that there have been many policies carried out by stakeholders at the village/kelurahan, district, provincial and national levels in preventing early marriage which requires full community participation.

show abstract

“…Selain itu Pelayanan Publik dalam wujud perizinan merupakan sebuah alat ukur yang banyak digunakan dalam kegiatan administrasi (Reklame et al, 2019). Bebas paksaan dan penuh komitmen juga merupakan aspek penting dalam hal pelaksanaan kebijakan dalam upaya penertiban (Setiawan, 2022) Rholen Bayu Saputra dalam jurnalnya yang berjudul Propil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan ( Studi di jalan teratai dan jalan seroja kecamatan senapelan) mengungkapkan pesatnya pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan masalah sosial seperti tingkat urbanisasi yang tinggi, sehingga menimbulkan persaingan, sedangkan lapangan sector formal dan industry masih belum mampu menampungnya (Saputra, 2014).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Munawarah

2022

Al Iidara Balad

View full text Add to dashboard Cite

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan mengatur tentang penertiban pedagang kaki lima, namun fenomena dilapangan masih diketahui adanya PKL berjualan di bahu jalan yang sudah jelas ada tulisan larangan untuk berjualan di kawasan tersebut.. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penertiban PKL dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumen. Uji kredibilitas data yakni perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check. Penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal meskipun sudah ada info larangan berjualan di lokasi yang diatur, permasalahannya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang belum mencukupi, lingkungan sosial yang belum terkontrol, dan kurangnya jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.Saran yang dapat diberikan kepada Bupati HSU agar membuatkan Perda khusus mengatur PKL, kepada Kasatpol PP HSU untuk selalu melakukan pengawasan ketat kepada PKL pada kedua lokasi tersebut dan rutin melakukan sosialisai kepada PKL, serta kepada PKL pada kedua lokasi agar meningkatkan kesadaran dalam diri masing-masing mengenai penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

show abstract

Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Cited by 7 publications

References 3 publications

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal

Early Marriage: Regulation, Implementation and Research Findings

Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Contact Info

Product

Resources

About