2016
DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8762
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum

Abstract: The Keywords : Legal Protection, Double Sertificate, Good Faith AbstrakPenerbitan sertifikat diberikan kepada yang berhak, bertujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan tanahnya, dalam pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, namun masih sering terjadi sengketasengketa hak-hak atas tanah. Banyak orang dengan itikad baik dalam praktek jual beli tanah di Indonesia yang tertipu karena tanah yang dibelinya mempunyai dua atau lebih sertifikat. Penyebab terjadinya sertifik… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
4
0
9

Year Published

2020
2020
2022
2022

Publication Types

Select...
6

Relationship

2
4

Authors

Journals

citations
Cited by 15 publications
(18 citation statements)
references
References 0 publications
0
4
0
9
Order By: Relevance
“…Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk menciptakan hak dan kewajiban dari subjek hukum, agar dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum juga merupakan sarana untuk melindungi hak dan kewajiban subjek hukum tersebut (Permadi, 2019). Subjek hukum yang dimaksud yaitu masyarakat pemohon pendaftaran hak atas tanah pertama kali, baik secara sporadis maupun sistematis melalui Program PTSL.…”
Section: аKibаt Hukum Ketentuan Pasal 33 Permen Atr/kepala Bpn Nomor 6 Tahun 2018unclassified
“…Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk menciptakan hak dan kewajiban dari subjek hukum, agar dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum juga merupakan sarana untuk melindungi hak dan kewajiban subjek hukum tersebut (Permadi, 2019). Subjek hukum yang dimaksud yaitu masyarakat pemohon pendaftaran hak atas tanah pertama kali, baik secara sporadis maupun sistematis melalui Program PTSL.…”
Section: аKibаt Hukum Ketentuan Pasal 33 Permen Atr/kepala Bpn Nomor 6 Tahun 2018unclassified
“…The application for land rights submitted by Lippo Cikarang is the authority of the Head of the Bekasi Regency Land Office, which is responsible for the losses suffered due to people under his responsibility. This means that the Head of the Bekasi District Land Office, is liable for damages suffered by Tamami on the basis of having committed an illegal act (Permadi, 2016).…”
Section: Certificate Of Land Which the Application Is Conducted By A Party That Is Not A Right Holder Or Land-ownermentioning
confidence: 99%
“…Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dikatakan sebagai bagian dari upaya keadilan. Selain itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban subjek hukum tersebut (Permadi, 2016 Badan Pertanahan Nasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menjalankan kewenangan atribusi. Tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan.…”
Section: Akibat Hukum Dari Tidak Diaturnya Secara Khusus Mengenai Zonunclassified