Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dan Outsourcing, Serta Problematika Implementasinya

Abstract

The relationship between employers and workers tends to be characterized by a tension between the employers' and workers' interests. While the employers maintain business continuity to obtain optimal advantages, the workers demand to get decent wages or welfare. For example, the laborers have struggled through a constitutional way by submitting a judicial review of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This research used a conceptual approach and a philosophical approach to observe the relevant legal material in the Constitutional Court's decision to obtain legal guarantees with more legal certainty. In conclusion, this research found that: (a) The phrase 'for the sake of the law' should have granted the laborers more legal protection. However, it still creates multiple interpretations that lead to the loss of certain legal protections. (b) The Constitutional Court, through its decision, has laid the basis of legality with more legal certainty through the implementation of labor protection norms gradually. (c) Even though the Constitutional Court's decision has already provided legal certainty normatively, the uncertainty of legal protection still exists in practices.

Legal Protection for Employees of Land Deed Officials in Submitting Applications for Transfer of Rights (Case Study of Cassation Decision 175/K/PDT/2021)

“…Most of this protection only applies to workers with permanent status or who are bound by an indefinite work agreement, generally called PKWTT. Meanwhile, for workers with a fixed-term employment agreement called PKWT, the regulations are regulated in a Ministerial Decree (Budiyono, 2021) .…”

Inovasi Layanan Pelaporan Permasalahan Ketenagakerjaan berbasis Aplikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

“…Salah satu upaya perlindungan hukum adalah setiap warga negara berhak mendapat upah yang layak dan perlakuan adil dalam ruang lingkup pekerjaan serta mencakup pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak yang termuat pada pasal 75 UU Ketenagakerjaan (Harefa, 2020). Hak-hak asasi manusia meskipun sudah dilindungi oleh UUD dan telah mendapatkan perlindungan hukum, masih banyak terjadi permasalahan hukum antara pekerja dan instansinya (Budiyono, 2021).…”

Reformulasi Ketentuan Masa Kerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Jangka Waktu

“…Berikutnya pentingnya diatur mengenai ketentuan wilayah juridiksi Pengadilan PHI yang berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini menjadi persoalan jika melihat kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, tidak mengatur Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkata tersebut (Budiyono, 2021). Sehingga dalam penerapannya para pihak akan kebingungan Pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengesahan.…”