Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan

Abstract

Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah bagian dari hak asasi bagi setiap orang, termasuk Penyandang Disabilitas, sehingga UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pelaksanaannya. Permasalahannya adalah sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah sebagai kesenjangan antara penyandang disabilitas dengan pekerja non disabilitas. Ketiadaan data pasti terkait jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas baik sektor swasta maupun sektor non swasta (PNS, BUMN dan BUMD) menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perlindungan bagi penyandang disabilitas. Ketentuan minimal kuota 2 persen yang wajib bagi pemerintah, PEMDA, BUMN, dan BUMD dan 1 persen bagi perusahaan swasta dari jumlah pegawai atau pekerja dalam UU Penyandang Disabilitas ternyata juga tidak cukup memberikan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk meneliti peraturan perundang-undangan agar diperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas. Hal itu menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui pengawasan dan pembenahan kebijakan menjadi sangat penting agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

“…Tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah ini menjadi salah satu penyebab kesenjangan keterampilan digital antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas (Widjaja et.al, 2020). Indonesia sendiri saat ini masuk dalam kategori kesenjangan level 2 terutama dalam kesenjangan keterampilan digital.…”

“…Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah turut meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya undang-undang ini, institusi pemerintah dan swasta semakin sadar akan pentingnya mendukung dan menghormati keberadaan penyandang disabilitas (Widjaja et.al, 2020). Undang-undang ini menjadi landasan utama untuk meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan aksesibilitas fisik.…”

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Penyandang Disabilitas pada PT. Sumber Alfaria Trijaya

“…Memperoleh perlindungan merupakan hak dari setiap pekerja atau tenaga kerja termasuk yang menyandang disabilitas (Widjaja, Wijayanti, & Yulistyaputri, 2020). Bentuk perlindungan yang dapat diberikan berupa kepastian hukum sebelum berangkat pada keadilan itu sendiri, misalnya aturan dasar terkait lama waktu kerja perjanjiannya atau kontrak kerja, jam istirahat, jam pulang, hari libur, lembur, hingga upah yang dibayarkan.…”

Analysis of Human Governance in the Inclusive Village Program for People With Disabilities in Bedali Village Lawang District Malang Regency

“…The community's paradigm towards people with disabilities is still considered as someone who is not lucky and does not have social skills, so that their rights to be equal with other people are limited. Conservative groups have a paradigm as according to (Widjaja et al, 2020) that disability is God's will, therefore humans should just give up in the face of these conditions. Disability in a social model according to (Maftuhin, 2016) states that it comes from the social construction of a society that is obsessed with normality.…”