Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency

Mayasari, Dian Ety

doi:10.24815/kanun.v20i3.11837

Cited by 11 publications

(10 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Terdapat sejumlah prinsip dasar yang diadopsi dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, yaitu: kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga dan aparat penegak hukum harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak (Mayasari, 2018). Kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) harus menjadi prioritas dan pertimbangannnya.…”

Section: Kajian Literaturunclassified

The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic

Rizkal

Rafiqah

2021

equality

View full text Add to dashboard Cite

This study seeks to describe the fulfillment of the rights of women and children in the Syar'iyah Court during the Covid-19 period and the efforts made by judges in seeking to protect the rights of women and children. The type of research used is empirical legal research with the aim of obtaining concrete information regarding the fulfillment of the rights of women and children during the COVID-19 period at the Syar'iyah Court. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data obtained from literature studies and studies at the Syar'iyah Court. The results showed that the protection of the rights of women and children during the COVID-19 period was very low. The rights that should be obtained such as 'iddah and mut'ah living and the cost of living for children are neglected. Economic limitations due to covid-19, the loss of husband's job is the main reason so that the rights of women and children are not obtained as they should. Efforts made by judges in optimizing the rights of women and children are by delaying the implementation of the divorce pledge, making peace agreements related to the husband's responsibilities towards women and their children, giving directions to claim their rights in the reconciliation lawsuit and using ex officio rights if women do not ask for their rights in the reconciliation lawsuit.

show abstract

Section: Kajian Literaturunclassified

The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic

Rizkal

Rafiqah

2021

equality

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Terakreditasi SINTA 4 bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan (Mayasari, 2018;Said, 2018).…”

Section: Yunclassified

Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak

Rizki

Warsah

Jaya

2020

View full text Add to dashboard Cite

This study aimed to determine the contribution of Kepahiang Regional Children's Forum (FADEK) program in an effort to protect children's rights in that region. This study used a qualitative approach. The data were collected through observation, interviews and documentation. After the data were collected, they were further analyzed using Miles, Haberman, and Saldana’s model comprising the selection of data, presentation of data and drawing conclusions. This study found the conclusion that the establishment of this forum departed from Kepahiang youth’s concerns on the lack of parental care for children's rights, so this forum had the main mission to minimize the cases children experienced from both their surrounding people and other people. The contributions of this forum were: For the government, this forum made Kepahiang a city worthy of children by the Minister of Child and Women's Protection (PPA) in 2019. For the forum members, this forum trained them to become pioneers in struggling for their rights and peers’. For children, this forum provided assistance to children who were coping with the acts violating both customary law and the law on other criminal acts.

show abstract

“…Perbincangan masalah anak dengan Rencana pemerintah didalam perlindungan hukum kepada anak telah lumayan begitu lama dibincangkan baik itu indonesia maupun di dunia Internasional. Penyelesaian perkara pada anak kategori juvenile delinquency dilakukan dengan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkaranya di luar jalur peradilan yang tujuannya untuk melindungi hak anak, antara lain hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya (Dian Ety Mayasari, 2018). Pembahasan ini tidak akan pernah berhenti di bicarakan oleh pemerintah dikarenakan selain memang kejadian yang luas serta dunia akan selalu diselimuti dengan banyak anak.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2016/Pn.Gin

Karmawan

Sepud²,

Dewi

2020

View full text Add to dashboard Cite

Abstrak—Rencana untuk perlindungan dalam hukum, terhadap seorang anak telah cukup lama dibincangkan di negara indonesia, maupun di dunia Global. Anak adalah tunas, potensi, serta generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa memiliki peran setrategis dan mempunyai ciri serta sifat spesial yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada massa depan. Permasalahannya ialah Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak?. Bagaimanakah sanksi pidana kepada seorang pelaku persetubuhan terhadap Anak? Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dengan kajian sumber hukum tertulis dari semua aspek dengan melihat, menelaah dan menginterperestasikan, berbagai hal yang dengan sifat teoritis, menyangkut asas-asas hukum, serta brupa konsepesi. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum perimer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, pencatatan, dan dikaitkan dengan jenis penelitian. analisis hukum dengan mengguanakan cara metode deskriptif, yakni menguraikan serta menjabarkan permasalahan. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan suatu pemaknaan yuridis, persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar norma, KUHP Pidana, yang peraturannya tentang, persetubuhan kepada anak yang masih di bawah umur dewasa, diatur dalam KUHP. Tindak Pidana persetubuhan, di atur dalam UU No. 23 tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 17 Tahun 2016 Terhadap Perlindungan Anak dengaan pidana penjra paling cepat 5 tahun dan paling terlama 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 5M (lima miliar rupiah).

show abstract

Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency

Cited by 11 publications

References 0 publications

The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic

The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic

Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2016/Pn.Gin

Contact Info

Product

Resources

About