PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG (Progress of Community Forest in Lampung Province)

Abstract

AbstrakHutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Lampung sudah berjalan sejak 14 tahun yang lalu dengan segala dinamika dalam implementasinya. Penelitian terhadap perkembangan HKm sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan HKm di Provinsi Lampung yang dibatasi pada sebaran, permasalahan dan kondisi yang diharapkan. Penelitian dilakukan pada bulan September-Desember 2014. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan semi struktur menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung. Informasi penyebaran HKm diperoleh melalui kegiatan survai dan identifikasi terhadap semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi HKm dan kondisi yang diharapkan dikumpulkan melalui wawancara dengan kelompok tani dan pertemuan/sosialisasi tentang HKm yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) dan diuraikan secara deskriprif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKm di Provinsi Lampung merupakan solusi terhadap permasalahan konflik pengelolaan hutan dengan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang telah mendorong kegiatan penggarapan kawasan hutan. HKm di Provinsi Lampung tersebar di 9 kabupaten dari 15 kabupaten/kota yang ada baik yang sudah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm), mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK), maupun sedang mengusulkan PAK. Permasalahan utama dalam implementasi HKm adalah dukungan anggaran yang kurang memadai akibat HKm belum menjadi program prioritas sehingga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kurang maksimal. Pengembangan kelembagaan kelompok tani, lahan, dan kewirausahaan merupakan tiga kunci penting untuk mencapai tujuan HKm yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.Kata kunci: hutan kemasyarakatan, kondisi yang diharapkan, konflik, pengelolaan, permasalahan, sebaran. Abstract Community Forest (HKm) in Lampung Province has to be 14 years of age with its dynamics on implementation. Studies on HKm progres is needed. The study aimed is to know progress of HKm especially distribution, problem and expectation condition. The study was conducted in September to December 2014 in Lampung Province. Data was collected using open ended and semi-structured questionnaire interview and direct observation. Information of HKm distribution obtained through survey and identification of districts in Lampung Province. Problem faced and expectation condition on implementation of

DISTRIBUSI TANAMAN DAN NILAI EKONOMI HUTAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH (Plant Distribution and Economic Value of Community Forests in North Batukliang Sub-district, Central Lombok Regency)

“…Namun demikian, tata kelola kawasan HKm tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sehingga kinerjanya rendah. Salah satu penyebabnya adalah perencanaan program yang tidak matang, faktor yang juga ditemukan di daerah lain di Indonesia maupun di negara lain (Amalia & Afiff, 2017;Chomba et al, 2015;Gamin et al, 2014;Ingram, 2017;Kaskoyo et al, 2014;Nguyen et al, 2015;Peters, 2016;Rasolofoson et al, 2017;Reed et al, 2017;Sanuddin et al, 2016;Syahadat & Suryandari, 2016).…”

“…Terbitnya IUP-HKm tersebut memberikan kepastian hukum pengelolaan kawasan dan seluruh aspek yang melekat dalam perijinan tersebut. Dukungan regulasi juga diberikan oleh pemerintah untuk peningkatan tata kelola HKm untuk mengoptimalkan nilainya, baik dari aspek ekologi (Reed et al, 2017), ekonomi (Rahman et al, 2016) maupun sosial budaya (Sanuddin et al, 2016;Syahadat & Suryandari, 2016;Wulandari & Budiono, 2015). Regulasi tersebut mengakomodir kepentingan ekologi dan ekonomi masyarakat, yang tercermin dalam pemberian ijin penanaman HKm untuk jenis tanaman multi purposes tree species atau tanaman multiguna yaitu jenis-jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu (Permenhut No 70 tahun 2008) (Dewi et al, 2018;Tamrin et al, 2015), yang umumnya dikembangkan ilakukan dengan pola agroforestri di berbagai negara (Bohra et al, 2018;Cerda et al, 2014;Dhanya et al, 2016;Ingram, 2017).…”

“…HKm di Kecamatan Batukliang belum optimal, artinya nilai aktual yang ada belum sesuai dengan nilai potensial yang seharusnya. Fenomena ini juga ditemukan di daerah lain di Indonesia dan negara lain (Kassie et al, 2017;Sanuddin et al, 2016).…”

Effectiveness Model of the Nature Tourism Based Community Forest Program Implementation in Bangka Tengah District

“…Kelima faktor tersebut adalah sikap pemerintah, sikap tokoh masyarakat, sumber daya manusia penyuluh kehutanan, sikap lembaga swadaya masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah (Sanudin et al 2016), kapasitas penyuluh kehutanan (Suprayitno 2008) dan peran tokoh masyarakat (Suprayitno et al 2015), dukungan LSM (Kaskoyo et al 2014;Gbedomon et al 2016;Sanudin et al 2016), serta tingkat pendidikan (Senoaji 2011) (Hair et al 2010).…”

“…Oleh sebab itu, diperlukan komitmen (Meta et al 2018) dan dukungan anggaran (Taufiqurrohman 2014;Sanudin et al 2016;Meta et al 2018) yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut belum berjalan optimal.…”