Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender ( LGBT ) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia

Abstract

Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau dikenal dengan sebutan istilah LGBT adalah fenomena sosial yang sedang banyak disorot masyarakat baik dari nasional maupun internasional. Permasalahannya adalah ketika masyarakat Indonesia tidak mempunyai kesepakatan yang sama tentang kedudukan LGBT di negara ini karena alasan sebuah Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada dasarnya mempunyai tujuan agar pelaksanaan HAM sesuai dengan Piagam PBB tentang HAM, UUD 1945, dan Pancasila dapat tumbuh dengan kondisi yang kondusif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan mendeskripsikan bagaimana perilaku LGBT yang meresahkan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional secara mayoritasnya. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan HAM Nasional dan HAM Internasional terhadap perilaku LGBT tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis yang mana melihat hukum merupakan gejala sosial yang bersifat empiris dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan MUI, ICMI dan Komnas HAM serta data sekunder yang diambil dari Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, handbook Komnas HAM, Deklarasi HAM dan handbook UNDP ( United Nations Development Program). Dengan begitu, perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan karena tidak ada legalitasnya dan melanggar norma-norma kesusilaan serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat terwujud, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia. Dan menurut HAM Internasional sendiri perilaku LGBT tidak diakui karena dalam Deklarasi HAM tidak ada pelegalan terhadap LGBT dan hanya disebutkan pria dan wanita sebagai pasangan.

Bisexual Orientation, Divorce and Islamic Law in Indonesia: Legal Standing and Arguments

“…1/1974 (Muzakkir, 2021). Because the concept of gender in the system of Indonesian marriage law only recognizes "man and woman marital relation" and not other combinations (Fauziah et al, 2020). As it has been discussed before, this limitation seems to violate human rights, but it does not.…”

LGBT In Criminal Code: A Dialeectics Of Morals And Human Rights From Prophetic Legal Perspective

“…17 Dari faktor biologis, tidak terdapat dominasi adanya LGBT, sehingga prinsip Hak Asasi perlu diarahkan menuju konsep universal yaitu setiap orang atau individu memiliki hak yang sama untuk mempertahankan eksistensinya, termasuk orientasi seksual sebagai bagian dari hak asasi seseorang. 18 Namun aspek moralitas dalam menyikapi LGBT tidak bisa mentoleransi hal tersebut hanya dengan argumentasi terkait hak asasi manusia. moral secara sederhana dapat diartikan tentang nilainilai maupun perbuatan atau perilaku yang dianggap baik atau buruk berdasarkan apa yang telah disepakati oleh suatu elemen masyarakat yang memiliki norma, meliputi hukum, agama, adat, kesopanan hingga kesusilaan.…”

Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hadis dalam Merespon Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender)

“…Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia serta tanpa diskriminasi. 30 Secara fundamental undang-undang di atas memberikan legitimasi kebebasan bagi setiap individu untuk berekspresi dalam hal apapun dan itu dijamin oleh Negara Indonesia termasuk kaum LGBT. Ironinya, kebebasan yang tertera di Pancasila diartikan kebebasan muntlak dan tanpa batas.…”