Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan Dan Norma Sosial

Abstract

<p><em>This study aims to analyze the influence of deterrence factors, procedural justice, distributive justice, retributive justice and social norms against tax compliance behavior. Data were collected using survey methods to request responses to 342 non-employee private taxpayers enrolled in KPP Pratama Padang I West Sumatera on their perceptions regarding the influence of deterrence factors, procedural justice, distributive justice, retributive justice and social norms of tax compliance behavior. This study uses multiple linear regression analysis which reveals that deterrence factor, procedural justice, distributive justice, retributive justice partially significant have a positive effect on tax compliance. While social norms found no effect on tax compliance. It is therefore recommended that tax authorities should strive to increase deterrence factors in the context of prevention, procedural justice perceptions, distributive justice and retributive justice in terms of tax sanctions and systems involved in the delivery of tax penalties.<strong></strong></em></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh <em>deterrence factor</em>, keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan retributif dan norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak.Data dikumpulkan menggunakan metode survei untuk meminta tanggapan kepada 342 Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Padang I Sumatera Barat tentang persepsi terkait pengaruh <em>deterrence factor</em>, keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan retributif dan norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak.Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yangmengungkapkan bahwa <em>deterrence factor</em>, keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan retributif secara parsial signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan norma sosial ditemukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, disarankan agar otoritas pajak harus berjuang untuk meningkatkan <em>deterrence factor</em> dalam rangka pencegahan, persepsi keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan retributif dalam hal sanksi pajak dan sistem yang terlibat dalam penyampaian sanksi pajak.</p>

Profile of Tax Compliance Research in Indonesia

“…Faktor intrinsik yang telah banyak diteliti berdasarkan hasil review terdiri dari pengetahuan perpajakan (Trisnawati & Sudirman, 2015;Akbar & Nuryanto, 2018;Subroto, 2017;Subarkah & Dewi, 2017;Rahayu, 2017), kesadaran (Subarkah & Dewi, 2017;Subroto, 2017;Akbar & Nuryanto, 2018;Trisnawati & Sudirman, 2015), kewajiban moral (Trisnawati & Sudirman, 2015), kepercayaan terhadap otoritas pajak (Hakim et al, 2017;Syakura & Muhammad, 2014;Zemiyanti, 2017;Mahadianto & Astuti, 2017), persepsi keadilan (Zemiyanti, 2017;Herman & Dewi, 2019;Purwono, 2015). Sedangkan untuk faktor ekstrinsik yaitu pertama implementasi modernisasi perpajakan yang terdiri dari penerapan E-Filling (Marliana et al,2015;Husni & Susanti, 2018), E-Billing (Arifin & Syafii, 2019), Kedua, kualitas layanan fiskus (Nasution & Arifin, 2017;Subarkah & Dewi, 2017), ketiga, insentif dan fasilitas pajak yang terdiri dari pengampunan pajak (Subarkah & Dewi, 2017), sunset policy (Alfiyah & Latifah, 2017), tax amnesty (Rahayu, 2017).…”

“…Keenam, implementasi administrasi perpajakan yang terdiri dari pemeriksaan pajak (Trisnawati & Sudirman, 2015), penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) (Prasetyo, 2016), penerbitan surat teguran (Prasetyo, 2016), penerbitan surat paksa Prasetyo, 2016). Ketujuh, kompleksitas sistem perpajakan (Syakura & Muhammad, 2014), kedelapan, variabel makro seperti Good Governance (Siringoringo, 2017), norma sosial (Herman et al, 2019), legitimasi (Hakim et al, 2017), kesembilan, hasil audit auditor eksternal (Saputra, 2017).…”

“…Ini berarti bahwa seseorang mencoba melakukan suatu tindakan ketika dia percaya bahwa orang lain berpikir penting bagi mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Hasil penelitian Herman et al (2019) menunjukkan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena norma sosial yang berkembang di lokasi penelitian belum mendukung kepatuhan pajak.…”

“…Sedangkan menurut Tyler (1989) berpendapat bahwa siapapun ingin mendapatkan perlakuan yang adil sebagai anggota kelompok, karena perlakuan yang adil menunjukkan pengakuan atas keanggotaan mereka dan status mereka dalam suatu komunitas. Herman et al, (2019) berpendapat bahwa penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap Wajib Pajak mendorong kepatuhan karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakukan perpajakan yang diskriminasi justru mengakibatkan rendahnya kepatuhan.…”

Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci

“…Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak supaya para wajib pajak memberikan kontribusi dana. Terutama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk dapat taat dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya (Herman et al, 2019). Selain faktor sanksi dan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan juga memiliki peranan yang bisa mempengaruhi wajib pajak.…”