2015
DOI: 10.14710/mmh.44.3.2015.336-347
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Pergeseran Politik Hukum Koperasi Dalam Uu Ri No. 25 Tahun 1992 Dan Uu Ri No. 17 Tahun 2012 Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/Puu Ri -Xi/2013*

Abstract: This research revealed the shift of political  law as a result  of  implementation  Act of Republic of Indonesia   No.17 of 2012 that reposition Act of Republic of Indonesia No.25of 1992. The implementation of Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 leaved crusial problem because of the lack of values ethic of cooperative. The crucial  problems in Act of  Republic of Indonesia No.17of 2012 related with the reduce of cooperative concept by  limited   as a legal entity. Beside that, the capital aspect   has p… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
1
0

Year Published

2020
2020
2024
2024

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(2 citation statements)
references
References 0 publications
0
1
0
Order By: Relevance
“…2) Menurut Revrisond Baswir, Koperasi merupakan suatu wadah untuk berkumpulnya orang-orang, dimana orang-orang tersebut menyisihkan uang sebagai bentuk sumbangan untuk dikelola bersama demi kesejahteraan bersama serta metode pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip dari demokrasi (Wahyu Prabowo, 1992). 3) Menurut Chaniago, Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang yang bekerjasama untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi untuk kepentingan kesejahteraan bersama bagi para anggota (Budiyono & Indah S, 2015). Pailit dapat diartikan sebagai suatu kondisi hukum dari debitor yang tidak mampu melunasi utangnya kepada para kreditor yang telah jatuh tempo, selanjutnya keadaan pailit tersebut harus melalui mekanisme dalam Pengadilan Niaga.…”
Section: Implikasi Hukum Terhadap Entitas Badan Hukum Koperasi Yang T...unclassified
“…2) Menurut Revrisond Baswir, Koperasi merupakan suatu wadah untuk berkumpulnya orang-orang, dimana orang-orang tersebut menyisihkan uang sebagai bentuk sumbangan untuk dikelola bersama demi kesejahteraan bersama serta metode pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip dari demokrasi (Wahyu Prabowo, 1992). 3) Menurut Chaniago, Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang yang bekerjasama untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi untuk kepentingan kesejahteraan bersama bagi para anggota (Budiyono & Indah S, 2015). Pailit dapat diartikan sebagai suatu kondisi hukum dari debitor yang tidak mampu melunasi utangnya kepada para kreditor yang telah jatuh tempo, selanjutnya keadaan pailit tersebut harus melalui mekanisme dalam Pengadilan Niaga.…”
Section: Implikasi Hukum Terhadap Entitas Badan Hukum Koperasi Yang T...unclassified
“…Primary cooperatives focus on central cooperatives, central cooperatives under joint cooperatives and joint cooperatives under the parent cooperative. Relationships that occur are not from the bottom as elements that form superiors' cooperatives that are authorized to inspect and supervise, the opposite of cooperatives at the top level who guide and inspect cooperatives underneath (Budiyono & S, 2015). In the centralized cooperative arrangement, the government through the Parent cooperatives can intervene to all cooperatives under it.…”
Section: Regulations On Cooperatives In the New Ordermentioning
confidence: 99%