Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam

Abstract

Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam terletak pada penegakan hukumnya. Indonesia dengan sistem hukum civil law, secara grand theory telah mengadopsi hukum Barat dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka dalam penegakan hukum lebih menekankan pada hukum tertulis (formal) sebagai acuan. Begitu juga dengan Jepang yang juga mengadopsi sistem hukum civil law, namun tujuan hukum di negara Jepang adalah untuk perdamaian (peace), yang dalam hal-hal tertentu mengenyampingkan hukum formal (tertulis) demi memberikan rasa perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Tidak jauh berbeda dengan Jepang, penegakan hukum islam dalam hal-hal terntu mengenyamping hukum tertulis demi mewujudkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum islam yang utama. Hanya saja yang membedakannya terletak pada sistem hukum yang diadopsi yaitu Muslim Law yang dinut oleh negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk islam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kalimantan Timur

“…Hukum adalah sistem pengaturan di mana ada norma dan sanksi yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan dan mencegah kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Sementara masing-masing negara memiliki corak tujuan hukum yang berbeda-beda tergantung sistem hukum yang dianutnya (Rahman, 2020). Belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum akan pentingnya mematuhi peraturan yang ada, oleh karena itu kita harus memiliki upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat agar hukum bisa berjalan dengan semestinya dan berkurangnya pelanggaran seperti berikut.…”

Urgensi Pengaturan Pidana Tentang Ngelem yang Mengandung Zat Adiktif Menurut UndangUndang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

“…Di Indonesia Undang-Undang merupakan suatu aturan baku yang mengatur tindakan seseorang, apabila seseorang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, pengaturan terkait hukum di Indonesia haruslah tertera jelas pada suatu aturan yang memuat sanksi yang tegas guna menjamin tujuan hukum yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Darmodiharjo, 1997), dan (Rahman, 2020).…”