Perbandingan Pengaturan Penyelenggaran Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) Di Indonesia Dan Amerika Serikat

Abstract

This research is intended to examine the organization of advocate professional education in Indonesia and United States as well as how the organization of advocate professional education Key words: organization of advocate professional, indonesia, united stated AbstrakAdvokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran penting dalam system peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat di Indonesia dan Amerika Serikat serta bagaimana penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil dari satu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative law) terhadap Amerika Serikat. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Amerika dilakukan oleh sekolah hukum sedangkan di Indonesia dilakukan oleh organisasi Advokat. Pendidikan profesi Advokat di Indonesia seharusnya bukan dalam bentuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pendidikan Profesi Advokat sejatinya merupakan bentuk pendidikan profesi. Pendidikan Profesi Advokat sebagai bagian dari pendidikan tinggi tentunya harus memunuhi standar nasional pendidikan tinggi.Kata kunci: penyelenggaraan pendidikan advokat, indonesia, amerika

Legal Responsibilities of the Advocate Professional Organization for Members Who Confront the Law in Carrying Out Their Profession

“…Advocates who act as law enforcers are often called officers of the court. This is because Advocates must comply with all rules set by the court (Setiawan, 2017). Advocates are also required to be able to act in an honourable manner and not violate the law (Panjaitan, 2019).…”

Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman

“…Sistem single bar yang dilaksanakan secara konsisten akan berbanding lurus dengan terjaganya kualitas advokat yang tetap dan selalu mampu menegakan supremacy of law, equality before the law, dan human rights. 10 Di lain sisi, kubu yang kedua seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang menyetujui sistem multi bar mengklaim sistem multi bar sebagai ideal system bagi organisasi advokat Indonesia karena dianggap sesuai dengan amanah Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", yang berarti sekaligus berpandangan bahwa sistem single bar, dalam hal ini pembentukan wadah tunggal PERADI telah bertentangan dengan Pancasila. 11 Kubu kedua ini juga menganggap kondisi awal alamiah (naturally created condition) organisasi advokat di Indonesia menganut multi bar association, yang dapat terlihat dari banyaknya jumlah organisasi advokat yang hadir ke permukaan tanpa identitas yang jelas.…”