Peranan Serikat Pekerja Dalam Membentuk Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Hubungan Kerja Ideal Bagi Pekerja Dengan Pengusaha

Abstract

Jenis Perjanjian kerja di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan terdiri dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan perjanjian kerja bersama (PKB). Untuk jenis PKWT dan PKWTT dibuat antara pengusaha dengan pekerja, sedangkan PKB perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha. Tujuan dibentuknya Serikat Pekerja dalam suatu perusahaan untuk membantu pekerja mengaspirasikan kebutuhannya untuk disampaikan kepada pengusaha, agar hak dan kewajiban pekerja dapat dilindungi sesuai ketentuan undang-undang dan bahkan lebih dari aturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan data yang dikumpul bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan perjanjian kerja bersama diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Bahwa PKB yang dibuat dengan pekerja dan pengusaha hendaknya harus diawasi oleh Dinas Tenagakerja terkait untuk memberikan perlindungan bagi para pihak agar terlaksananya fungsi sistem hukum yang baik berupa aturan hukum, peranan aparatur hukum dalam menerapkan hukum di masyarakat dan budaya masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha dalam menciptakan Hubungan Industrial Pancasila.

Legal Protection of Employee Work Agreements with the Contract System Based on Law Number 6 of 2023 (Study of PT Sunwoo Garment Indonesia)

“…This indicates that the employment agreement offered by PT Sunwoo Garment Indonesia has represented the application of the applicable law to workers, which in writing can be concluded that legal protection can be guaranteed and workers can easily get their rights. The existence of new worker rights will be given to workers if it is by the agreement of the parties between the worker and the company and the worker performs his obligations as agreed upon (Nita & Susilo, 2020). Regarding obligations, workers must obey the rules set by the company, if they do not obey this means that workers are not carrying out their obligations as workers, if workers have obeyed the rules and are disciplined at work, it will benefit the company and workers because they see the performance of workers being able to provide an increase (Gunawan & Suci, 2022).…”

Workshop on Leadership and Negotiation Techniques as an Effort to Improve the Human Resource of PT Shimano Batam's Labor Union

“…Hak-hak pekerja di dalam perusahaan seharusnya dicantumkan dengan jelas dalam PKB. Dalam pembuatan PKB, peran serikat sangat penting; oleh karena itu, dibutuhkan seorang negosiator yang mempunyai kecakapan, pengetahuan, wawasan yang luas, dan jiwa kepemimpinan (Nita & Susilo, 2020). Tujuan dan fungsi serikat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Perkeja/Buruh.…”

Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam

“…SP juga dapat mewakili pekerja dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha melalui suatu kesepakatan umum yang menjadi pedoman dalam hubungan industrial. Dalam perumusan PKB diperlukan peranan dan persetujuan dari perwakilan pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja untuk memuat hak-hak serta kewajiban dasar yang tercantum dalam undang-undang maupun yang tidak tercantum dalam undang-undang namun dapat memberikan keuntungan bagi pekerja (Nita & Susilo, 2020).…”