Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil. Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Data penelitian berbentuk data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap indeks Theil provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, sedangkan rasio belanja bantuan sosial bepengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini turut menegaskan pentingnya bentuk kebijakan dibandingkan sekedar jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Exploring the Nexus between Regional Fiscal Capacity and the Convergence of Inclusive Economic Development

“…Moreover, the finding that the ratio of direct spending contributes to the convergence of inclusive economic development (Table 3) aligns with the theory that direct spending, particularly in sectors such as health, education and other basic services, can help reduce disparities among regions (Gratia & Nugroho, 2020;Gulo et al, 2017;Yasni & Yulianto, 2020;Miar et al, 2024). Direct resource allocation for inclusive services and programmes can accelerate development in lagging regions.…”

Dampak Akselerasi Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

“…Belanja bantuan sosial memiliki dampak terhadap pendapatan masyarakat (Yasni & Yulianto, 2020). Belanja bantuan sosial merupakan bantalan sosial yang diberikan oleh Pemerintah untuk menjaga kondisi masyarakat dari gejolak kondisi ekonomi maupun sosial.…”

Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2020

“…Adanya pengalokasian belanja bantuan sosial yang diarahkan sebagaimana mestinya diharapkan bisa mengurangi maupun menurunkan terjadinya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di suatu daerah (Yasni, 2020).…”

“…Bantuan Sosial memiliki nilai koefisien 3.07E-10 dengan nilai probabilitas 0.2568 yang berarti setiap terjadi kenaikan 1% bantuan sosial akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 3.07E-10%. Hasil penelitian itu seperti penelitian yang dilakukan (Yasni, 2020) yang menyimpulkan bahwa belanja bantuan sosial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Nasional. Terjadi peningkatan pada masyarakat yang berpendapatan rendah saja belum tentu akan menurunkan ketimpangan pendapatan itu.…”