Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2020

Abstract

Kesejahteraan suatu masyarakat bukan hanya diukur berdasar tingkat besaran pendapatan nasional maupun pendapatan perkapitannya saja tetapi juga dilihat menurut alur pendistribusian pendapatan nasional itu sendiri mengalami ketimpangan atau tersebar secara merata. Bagi negara Indonesia, masalah ketimpangan sulit diatasi karena terdapat perbedaan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan pendapatan yang diperoleh masyarakatnya jauh lebih besar dibanding di perdesaan dikarenakan adanya sokongan dari instansi maupun perusahaan besar sehingga bisa memperoleh upah yang didapat sebanding dengan roda perekonomiannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan-hubungan antar variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan bantuan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis data panel dengan menggunakan bantuan Eviews 10, penggunaan metode pada penelitian ini memakai metode random effect model (REM). Hasil penelitian menyatakan variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan merupakan variabel tingkat pengangguran terbuka, variabel bansos tidak berpengaruh positif signifikan dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2020.

Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

“…Daerah ini awalnya cenderung banyak melakukan pembangunan di permukaan darat, mengingat pengembangan wilayah lebih banyak pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang relatif berdekatan Kota Solo dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sementara pengembangan infrastruktur di Kabupaten Gunung Kidul cenderung tertinggal karena dekat dengan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dan Kabupaten Bantul maupun Kulon Progo mengalami ketimpangan dan mengalami perkembangan yang lambat, terutama pembangunan di wilayah pantai (Nabila & Laut, 2021). Apalagi dalam lima belas tahun terakhir pembangunan di DIY lebih banyak dilakukan pada wilayah daratan, seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, destinasi pariwisata, dan akomodasi turisme (Budiman, 2015).…”