Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional

Abstract

Based on MPR Decree No.IV / MPR / 1978, a policy on land affairs, known as the chess discipline in the land sector, was published in Presidential Decree Number 7 of 1979, one of which included land administration discipline. How to conduct an orderly administration of land affairs to support the implementation of the authorities, duties, and functions of the National Land Agency. This study uses normative juridical methods. Administration of Land Affairs to support the implementation of the authority, duties, and functions of the National Land Agency by using a computerized system of land activities, which is an electronic system. Keywords: Administrative order, Land Affairs, National Land Agency AbstrakAtas dasar Tap MPR No.IV/MPR/1978, dikeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan catur tertib bidang pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1979, salah satunya meliputi tertib administrasi pertanahan. Bagaimana cara menyelenggarakan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dengan cara menggunakan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan yang merupakan sistem elektronik. Kata kunci: Tertib administrasi, Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

The Role of The National Land Agency in Preventing and Setting Land Disputes in Indonesia

“…The land information system developed by BPN includes spatial and textual data relating to land parcels, legal status of land, and other land information. (Ardani, 2019) The development of this land information system is realized through the Land Office Computerization (KKP) program which has been implemented in all Land Offices in Indonesia. KKP aims to improve the quality of land services, speed up the service process, increase transparency, and minimize the potential for errors in land administration.…”

“…Currently, BPN operates under the Ministry of Agrarian and Spatial Planning based on Presidential Regulation Number 17 of 2015 concerning the Ministry of Agrarian and Spatial Planning. (Ardani, 2019)BPN's duties and functions are very broad, including the formulation and implementation of policies in the fields of surveying, measurement and mapping; determining land rights, land registration, and community empowerment; regulating and determining land rights; land acquisition; land control and handling land disputes and cases. In the context of preventing and resolving land disputes, the role of BPN is very crucial.…”

Arrangement of Legal Policy-Based Land Administration Digitalization in Gobah Village, Kampar Regency, Riau

“…Pada dasarnya, tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, setiap badan hukum dan kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang serta diharuskan untuk menjaga eksistensi hak tanah mereka (Ardani, 2019;Rohaedi et al, 2019).…”

Perancangan Aplikasi Pengolah Data Buku C pada Desa Bener Menggunakan Appsheet di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap

“…Saat proses pendaftaran pertanahan dalam memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemanafaatan tanah tersebut sebagian besar turut melibatkan dari perangkat desa setempat. Sesuai Pasal 3 Ayat (5) dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 [3]. Peranan kepala desa serta perangkat desa ini berupa turut serta dalam proses menentukan penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa yang bersangkutan dan melakukan pencatatan administrasi dalam Buku C [4].…”