Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan

Abstract

Dunia Bisnis terpapar oleh pandemi Covid-19. Bagi pengusaha yang memiliki kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang pada umumnya akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan, debitur dapat mencari formula lain sebagai jalan keluar dari masalah itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi (kemungkinan) pemanfaatan PKPU dalam masa Covid-19, termasuk kelemahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah bahwa titik penghubung antara PKPU dan kepailitan menjadi solusi namun mengandung potensi jebakan yang dapat berakibat fatal bagi debitur. Oleh karena itu, debitur harus cermat dalam memilih pola penyelesaian utang yang memiliki risiko paling kecil. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki risiko rendah bagi debitur, sedang PKPU lebih baik diposisikan sebagai pilihan terakhir.

Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit

“…PKPU merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang debitur yang menghadapi kesulitan keuangan untuk menghindari pailit dengan mendapatkan kesepakatan dari sebagian besar krediturnya untuk menunda pembayaran utang-utangnya dalam jangka waktu tertentu 19 . Tujuan utama PKPU adalah mencegah pailit dengan mendapatkan penundaan pembayaran utang, debitur memiliki kesempatan untuk melakukan restrukturisasi keuangan, menjual aset yang tidak produktif, atau melakukan tindakan lain untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan 20 .…”

Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris

“…Dalam arti, ada tiga cara bagaimana permohonan PKPU akan berubah menjadi kepailitan. Perubahan PKPU menjadi Kepailitan berpotensi menjadi jebakan (trap) yang tidak diprediksi debitur sebelumnya (Budiyono, 2021).…”

“…Dari kedua penelitian di atas yang sekaligus menunjukan fakta ilmiah adanya kelemahan Hukum Kepailitan Indonesia saat ini, belum seluruhnya menggambarkan konsep seperti apa yang dapat dijadikan sebagai materi pembaharuan hukum kepailitan. (Budiyono, 2021). Dari kedua penelitian tersebut, masih menyisakan pertanyaan lain yang harus juga dijawab.…”

Aspek Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Masa Pandemi Covid-19

“…Sebagai contoh di Eropa, beberapa dekade terakhir negara-negara Eropa berpendapat bahwa kerangka hukum insolvensi yang ada belum mampu memberikan skema ekonomi yang lebih baik dibandingkan skema likuidasi sehingga perubahan substansi kepailitan terjadi di hampir semua negara uni eropa. [3] Keadaan darurat Covid-19 ditetapkan sebagai keadaan memaksa yang mempunyai pengertian bahwa subjek hukum (orang) tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan prestasi karena adanya keadaan yang tiba-tiba terjadi dan kejadian tersebut belum bisa diyakini ada pada saat dibuatnya suatu perjanjian, maka keadaan tersebut tidak dapat dimintakan tanggung jawab dalam hukum. Untuk menghindari kebangkrutan, debitur dapat mencari formula lain sebagai jalan keluar dari masalah itu.…”