Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap UU Cipta Kerja yang terlah disahkan oleh DPR RI. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur. Hasil pembahasan menyatakan bahwa pengesahaan RUU yang disahkan dalam sidang Paripurna pada 5 Oktober 2020 menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak elemen masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahaan UU Cipta Kerja tersebut. UU Cipta Kerja dinilai tidak memihak pada masyarakat terutama kaum buruh. Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja dinilai merugikan kaum buruh. Salah satunya mengenai uang pesangon dan nilai santunan yang diturunkan. Banyak masyarakat yang kontra dengan pengesahaan UU tersebut. Masyarakat, terutama yang berasal dari elemen buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo di berbagai wilayah untuk menolak pengesahaan UU Cipta Kerja. Di Sidoarjo demo dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa di depan gedung DPRD Sidoarjo pada Kamis 8 Oktober 2020. Beberapa elemen mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi gedung DPRD dan menyampaikan tuntutan penolakan atas pengesahaan UU Cipta Kerja.Kata kunci: Pengesahan, UU Cipta Kerja, MasyarakatAbstactThe purpose of writing this article is to find out how the public responds to the UU Cipta Kerja which has been legalized by the Indonesian Legislative Assembly. The data collection technique that being used literature review. The results of the discussion stated that the ratification of the RUU which was passed in Sidang Paripurna October 5, 2020, attracted various reactions from the public. Many elements of society expressed their with the passage of the UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja is considered to be impartial to the community, especially the workers. Several articles in the UU Cipta Kerja are considered to be detrimental to workers. One of them is regarding severance pay and lowered compensation value. Many people contravene the legalization of the law. The community, especially those from labor and student elements, held demonstrations in various regions to reject the ratification Creation of the UU Cipta Kerja. In Sidoarjo a demonstration was held by workers and students in front of the Sidoarjo DPRD building on Thursday, October 8, 2020. Several student elements took to the streets and came to the DPRD building and submitted demands for rejection of the ratification of the UU Cipta Kerja.Keyword: legalized, UU Cipta Kerja, Society

Pengaruh Kepemimpinan Etik dan Budaya Organisasi dengan Komitmen sebagai Variabel Mediasi terhadap Kinerja Organisasi

“…Dalam penelitian (Andrew, 2017) (Muqsith, 2020). Beberapa pasal dianggap akan menjadi permasalahan dan merugikan di pihak tenaga kerja yang memicu penolakan hingga melakukan aksi mogok kerja untuk melakukan aksi demo (CNN Indonesia, 2020) dalam penelitian (Kartikasari & Fauzi, 2021).…”

Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum

“…UU Cipta Kerja yang merupakan satu kemudian merevisi lebih dari 70 undang-undang yang secara substansi terkait dengan UU Cipta Kerja. 30 Belum lagi, dalam UU Cipta Kerja juga memberikan penegasan terkait peraturan delegasi atau pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP). Lebih lanjut, ketika beberapa peraturan pemerintah (PP) masih disosialisasikan dan disusun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, judicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No.…”

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum

“…Pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak pada masyarakat terutama para buruh. Pasal-pasal tersebut diantaranya Upah Minimum didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah kepada, Mahasiswa dan buruh berbondong-bondong melalukan demo (Kartikasari & Fauzi, 2021). Memaksakan pemberlakuan aturan hukum, tanpa memperhatikan kaidah sosiologis seperti diuraikan diatas yang menjadikan Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapatkan resistensi atau penolakan dari komponen masyarakat.…”