Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi: Dilema Politik Organisasi Dan Urgensi Penggunaan Profesional Eksternal

Abstract

Higher education institutions (HEI)

Dilema Ex-Officio Terkait Pencegahan Korupsi Dan Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi Swasta

“…Di beberapa PTS, utusan dosen bahkan dipilih oleh senat atau pimpinan, dan bukan berasal dari pilihan dosen program studi. Sementara organ pengawasan lainnya seperti Penjaminan Mutu memang ditunjuk oleh Rektor/Dekan, dan biasanya diberdayakan dari para dosen yang notabene juga merupakan 'bawahan' rektor/dekan (Suci, 2017). Adapun SPI karena sifatnya yang menginduk pada level universitas, maka penunjukkannya merupakan wewenang rektor.…”

“…Sistem check and balances dalam tata kelola PTS adalah sebuah keniscayaan di tengah transformasi organisasi modern dewasa ini (Hitimana et al, 2017) (Wiwoho, 2017). Semestinya peran pengawas harus independen dan bebas konflik kepentingan serta tidak terkontaminasi dengan praktik perkubuan politik organisasi kampus (Suci, 2017). Kedua, adalah rendahnya transparansi yang bisa menyebabkan penurunan moral organisasi, serta membuka kesempatan bagi sumberdaya-sumberdaya yang berkualifikasi rendah untuk menjadi pejabat di organisasi (Hitimana et al, 2017).…”

Implementasi Digital Assurance dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sastra Inggris IAIN Surakarta

“…Sehingga jika visi dan misi yang ditetapkan tidak berorientasi pada mutu maka sulit untuk dapat memunculkan ekosistem berorientasi jaminan mutu. (Suci, 2017) Proses jaminan mutu perguruan tinggi yang baik tidak hanya terjadi pada tingkatan institut secara umum namun harus sampai pada struktur terkecil yaitu jurusan atau Jurusan. Pada tingkatan jurusan biasanya terbentuk gugus kendali mutu atau tim penjaminan mutu yang berasal dari dosen dan mahasiswa.…”

“…Pemanfaatan digital assurance sebagai instrumen kendali mutu dikembangkan dengan asumsi dasar bahwa penggunaan infrastruktur berbasis teknologi informasi akan memudahkan proses implementasi dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. (Nuraeni, 2012) Proses (Suci, 2017) (Fitrah, Ruslan, & Hendra, 2018), manajemen dan budaya organisasi (Willar, Linton, Kaparang, & Kaparang, 2015) (Eko Supriyanto, 2012), pemanfaatan teknologi dalam proses jaminan mutu (Nuraeni, 2012) (Ngurah Triyana, 2017), hambatan implementasi jaminan mutu (Sulaiman & Wibowo, 2016) (Sulaiman & Wibowo, 2016). Kebijakan penjaminan mutu merupakan pangkal dari implementasi jaminan mutu.…”

“…Hambatan utama perubahan umumnya berasal dari resistensi SDM terhadap hal baru yang dianggap akan mengganggu ekosistem dan budaya organisasi yang sudah mapan. Namun hambatan ini dapat diatasi jika pola komunikasi dan budaya organisasi sudah terbentuk dengan baik antara pimpinan dan seluruh anggota organisasi (Suci, 2017). Hal ini terlihat pada perubahan yang terjadi di jurusan Sastra Inggris yang mampu mentransformasi sistem quality assurance manual menjadi digital assurance yang melibatkan seluruh dosen dan mahasiswa.…”