Pengawasan sumberdaya perikanan dalam penanganan illegal fishing di perairan Provinsi Maluku Utara

Naim, Armain

doi:10.29239/j.agrikan.3.2.1-14

Cited by 7 publications

(7 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 41A ayat (2) huruf h menjelaskan bahwa pelabuhan perikanan merupakan tempat dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dengan dibantu oleh syahbandar perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Keberhasilan proses pengawasan akan berhasil apabila pengawas memiliki kapasitas dan komitmen untuk melakukan pengawasan dengan benar dan sesuai dengan aturan (Naim 2010).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Illegal fishing sangat menjadi perhatian dunia internasional agar keberlanjutan sumberdaya di perairan tetap terjaga (Banjarani 2020;Marpaung et al 2022). Maraknya praktek IUU fishing menimbulkan masalah yang kompleks, hilangnya sumber daya perikanan setiap tahunnya, mengancam iklim industri dan usaha perikanan nasional, rusaknya citra Indonesia di mata dunia internasional karena dianggap tidak mampu dalam mengelola sektor perikanan dengan baik, serta hilangnya pendapatan negara yang apabila dikonversi dengan tingkat kemiskinan dan kebutuhan fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan didapatkan perbedaan nilai yang sangat fantastis (Ali 2021, Amiruddin et al 2022, Naim 2010, Suharto et al 2017, Supit et al 2016. Selain pelanggaran di bidang perikanan, pelanggaran yang dilakukan pasca SLO terbit dapat mengakibatkan miss reported, menurut Svorken et al (2023), missreported fishing berdampak pada meningkat-nya ketidakpastian dalam penilaian stok sumber daya ikan dan ketidakpastian dalam melakukan pengendalian sumber daya ikan.…”

Section: Pelaksanaanunclassified

See 1 more Smart Citation

Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Armada Penangkapan Ikan Studi Kasus PPS Nizam Zachman Jakarta

Sembada,

Wisudo,

Yusfiandayani

2024

Jurnal Marfis

View full text Add to dashboard Cite

Before fishing surveillance is one of the important surveillances at fishing ports. A case study at PPS Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) stated that 22.75% of purse seiners use fishing gear and equipment following did not comply with fishing business license (SLO). This research aims to identify potential violations of fishing vessels at before fishing stage after the SLO was issued and the factors that cause these violations to produce a conceptual model for preventing potential violations of fishing fleets. Primary data were collected using open interview. The secondary data were collected from annual report of the Pangkalan PSDKP Jakarta and PPSNZJ fishing port, and previous studies. This research was approached using 4 stages of a soft system methodology (SSM) approach namely identifying unstructured problems, structuring problems, formulating root definitions, and formulating conceptual models. The results of research show that there are six problems in activities before fishing after the SLO was issued. Based on the SSM approach, issuing supervisory regulations after the SLO was required to prevent illegal addition of fishing gear and fishing equipment. This is due to the absence of supervision after the SLO was issued by fisheries inspectors. Keywords: fishing surveillance, fisheries violation, SSM, strategy, PPSNZJ

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Section: Pelaksanaanunclassified

Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Armada Penangkapan Ikan Studi Kasus PPS Nizam Zachman Jakarta

Sembada,

Wisudo,

Yusfiandayani

2024

Jurnal Marfis

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dampak dari ketidakpatuhan nelayan yang berujung pada pelanggaran aturan di bidang kelautan perikanan, menurut beberapa penelitan yaitu: hilangnya sumberdaya perikanan setiap tahunnya (Naim 2010), terancamnya kepentingan iklim industri dan usaha perikanan nasional (Supit 2016), terjadinya overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, dan melemahnya daya saing perusahaan (Suharto et al 2017).…”

Section: Pendahuluanunclassified

The Compliance level of fishing actors and their problems in The Coastal Fishing Port Sadeng to regulations

Ariyantono¹,

Lubis²,

Solihin³

et al. 2021

Jurnal Marfis

View full text Add to dashboard Cite

The Coastal Fishing Port Sadeng is located in Girisubo District, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta. The Coastal Fishing Port Sadeng plays a role to support the development of marine fisheries in the Special Region of Yogyakarta Province. The initial information obtained was that at The Coastal Fishing Port Sadeng, fishing actors did not comply with licensing documents. The purpose of this study was to determine the problem and assess the level of compliance of fishing’s actors in The Coastal Fishing Port Sadeng, which has fishing vessels with a size of more than 5 GT, to the applicable regulations in the marine and fisheries sector. The method used in this research is a case study on the compliance of fishing vessels at The Coastal Fishing Port Sadeng. The data analysis used is descriptive analysis. The results of the study stated that the level of compliance of fishing vessels in Coastal Fishing Port Sadeng to the ownership of SIUP licensing documents was 97.14% (very good), SIPI 51.43% (very poor), SLO 48.57% (very poor), and SPB 31.43 % (very less). Licensing documents that are not owned or have expired and the incompatibility of documents with the physical ship are problems that cause the level of compliance of fishing business actors at Coastal Fishing Port Sadeng to be considered very low. Keywords: Compliance level, fishing business actors, problems, PPP Sadeng, regulations

show abstract

“…Pengawasan merupakan salah satu cara untuk memutus berbagai praktek penyalahgunaan pemanfaatan wilayah laut yang tidak bertanggung jawab. Tanpa adanya pengawasan dan pemantauan dilapangan maka praktek penyalahgunaan pemanfaatan wilayah laut akan semakin liar dan buas (Nikijuluw dalam Naim, 2010).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas Di Provinsi Bangka Belitung

Wiseli¹

2020

AKU

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini adalah menggali informasi berbagai faktor dalam mendukung kinerja POKMASWAS serta memformulasi strategi pengembangan kapasitas kelembagaan POKMASWAS dalam memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan di lapangan khususnya di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Metode analisis yang digunakan adalah SWOT. Responden terdiri dari 5 (lima) Kelompok Masyarakat Penggawas yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil penelitian disimpukan beberapa strategi pengembangan kapasitas kelembangaan POKMASWAS di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut: 1). Peningkatan kapasitas SDM anggota POKMASWAS dengan pembekalan dasar-dasar pengawasan; 2). Pelibatan POKMASWAS secara berkala dalam pengawasan terpadu; 3). Membentuk kerjasama POKMASWAS dengan lintas sektoral dan kelompok masyarakat lainnya; 4). Melakukan pertemuan kelompok secara reguler sebagai ajang evaluasi dan pengembangan; 5). Perlunya penetapan aturan lokal yang diinisiasi oleh POKMASWAS; 6). Melaporkan adanya pelanggaran secara tepat dan cepat agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum; 7). Pembuatan dokumen AD/ART kelompok; 8). Melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi dan memahami peran POKMASWAS; 9). Menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta (perusahaan sektor perikanan) agar dapat menjadi sponsor kegiatan POKMASWAS baik dalam pembiayaan dan dukungan sarana prasarana; 10). Meningkatkan kelembagaan POKMASWAS; dan 11). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

show abstract

Pengawasan sumberdaya perikanan dalam penanganan illegal fishing di perairan Provinsi Maluku Utara

Abstract: ABSTRAK

Cited by 7 publications

References 1 publication

Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Armada Penangkapan Ikan Studi Kasus PPS Nizam Zachman Jakarta

Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Armada Penangkapan Ikan Studi Kasus PPS Nizam Zachman Jakarta

The Compliance level of fishing actors and their problems in The Coastal Fishing Port Sadeng to regulations

Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas Di Provinsi Bangka Belitung

Contact Info

Product

Resources

About