Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar

Abstract

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar. Sampel dalam penelitian ini 50 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PP No. 23 tahun 2018 wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,408 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel (3,511 > 2,01290) pada signifikansi 0,001< 5%. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,215 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel (2,079 > 2,01290) pada signifikansi 0,043 < 5%. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,297 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan (2,468 > 2,01290) pada signifikansi 0,017< 5%. penerapan PP No. 23 tahun 2018 wajib pajak , pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu 0,000<5% dan nilai F hitung lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel (13,270 > 2,80) pada signifikansi 0,000 < 5%.

The Determinant Analysis of E-Commerce Tax Payer Compliance in Surakarta: PP No. 23 of 2018

“…Palalangan et al [20], Saputri [21], Syaputra [22], Hapsari & Kholis [25] dan Indriyani & Jayanto [23] yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faramita [26] dan Septiana [18] yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.…”

Analisis Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi Covid-19

“…Sementara faktor eksternal berasal dari luar wajib pajak. misalnya, situasi sekitar dan kondisi lingkungan (Palalangan et al, 2019). Selanjutnya Palalangan, dkk mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan hal penting karena individu akan cenderung menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri sesuai pengetahuan yang dimiliki.…”