Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar-Bali

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar-Bali. (2) Menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar-Bali. (3) Menganalisis pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar-Bali. (4) Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pemerintah Kabupaten Gianyar-Bali. Sampel penelitian diambil dengan teknik Purposive sampling sesuai dengan tujuan peneliti dengan beberapa pertimbangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil analisis data dengan signifikasi 0,05 menunjukkan bahwa Kunjungan Wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gianyar-Bali 2007-2017. Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar-Bali 2007-2017. Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar-Bali 2007-2017. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran selama kurun waktu 2007-2017 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar-Bali termasuk kategori sangat efektif, namun belum mencapai hasil yang optimal sebab masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di masa depan jika diterapkan online secara menyeluruh.

Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar

“…Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999Jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 JO UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang semakin luas untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki (Suarjana, et al, 2019). Ciri utama yang mewujudkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Oomariyah, 2017).…”