Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak

Abstract

Implementation is one of public policy process, that is crucial because it must be well prepared for the effective purpose. In Indonesia, BOS is one of public policy. Based on the data, shows an indication of implementation BOS hasn’t been optimal in Tambak sub-district. The conception of the authors apply some theories and concepts related to the study variables from several experts including George C Edward III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, Van Meter and Van Horn, to explain the relationship between independent variables with dependent variable. The located research in Tambak sub-district with sample are26 elementary schools. The research method used is quantitative analysis, the data obtained by questionnaire answers were analyzed with Kendall’s Tau, Konkordansi Kendall’s W and ordinal regression. Based on the findings of this study, the variable of bureaucratic structure need to be increased. Therefore, research is needed to assess the effect of bureaucratic structure variables to effectiveness of implementation. Keywords : Effectiveness, Implementation, and BOS. Abstrak: Implementasi merupakan proses dari kebijakan publik yang bersifat krusial karena harus dipersiapkan denganbbaik agar tjuan berjalan efektif. Salah satu program kebijakan pemerintah yaitu program BOS. Berdasarkan data di lapangan, menunjukkan indikasi belum optimalnya implementasi BOS di Kecamatan Tambak. Secara konsepsi, teori yang berkaitan dengan variabelvariabel penelitian diantaranya George C. Edward III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, serta Van Meter dan Van Horn guna menjelaskan hubungan a n t a r variabel. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tambak dengan 26 sampel SD Negeri. Metode penelitian yang digunakan bersifat analisis kuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dianalisis dengan kendall’s Tau, konkordansi kendall’s W serta regresi ordinal untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, efektivitas implementasi BOS di Kecamatan Tambak perlu ditingkatkan. Pada variabel struktur birokrasi menunjukkan hasil yang masih berpengaruh sedang terhadap efektivitas implementasi BOS di kecamatan Tambak. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut guna mengkaji variabel struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi. Kata kunci : Efektivitas, Implementasi, Dan BOS.

Optimizing the Potential Resources of Tahfidz Al Qur'an Educational Institutions: Quality Management Review

“…Theoretically, many management resources are involved in educational organizations or institutions, including human, infrastructure, costs, technology, and information (Subekti et al, 2017;Widiansyah et al, 2018). However, the most crucial resource in education is human resources.…”

Analisis Implementasi Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Penerapan Pencetakan Kartu Keluarga Secara Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut)

“…Dari setiap model kebijakan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Model implementasi yang biasa disarankan meliputi Van Meter dan Van Horn, Hogwood dan Gunn, Mazmanian dan Sabatier, Elmore, Dkk, Goggin, Dkk.,Edward III, Nakamura dan Smallwood (Subekti et al, 2017).…”

“…Menurut Edward III, ada tiga dimensi komunikasi yang bisa mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses implementasi kebijakan antara lain dimensi transmisi (transmission), dimensi kejelasan (clarity), dan dimensi konsistensi (consistency) (Subekti et al, 2017). Transmisi (transmission) sendiri merupakan suatu persyaratan yang pertama untuk mengimplementasikan kebijakan efektif, dengan kata lain, pembuat kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengkomunikasikan informasi.…”

“…Dimensi ini menuntut kebijakan yang ditransmisikan oleh para penegak, kelompok sasaran dan pemangku kepentingan lainya sehingga mereka mengetahui maksud, tujuan dan sasaran agar kebijakan yang diimplementasikan bisa berlangsung sebagaimana yang telah ditentukan. Kemudian, konsistensi (consistency), dimensi ini diperlukan supaya implementasi dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga aturan yang diterapkan tak berubah-ubah, sehingga para pelaksana, kelompok sasaran dan pemangku kepentingan tidak kebingungan (Subekti et al, 2017).…”

“…b. Intensif, Edward III (Subekti et al, 2017) mengatakan cara yang direkomendasikan dalam memperbaiki masalah sikap para pelaksana kebijakan ialah manipulasi intensif. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang akan bertindak untuk kepentinganya sendiri, sehingga dengan memanipulasi intensif yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dengan cara menambahkan beberapa pendapatan yang mungkin bisa menjadi intensif bagi para pelaksana kebijakan untuk mengelola pemerintahan dengan baik serta melayani kepentingan individu atau kelompoknya.…”