Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Kumaratih, Cinantya; Ispriyarso, Budi

doi:10.14710/jphi.v2i2.158-173

Cited by 22 publications

(31 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Sehubungan dengan perpajakan di Indonesia, mayoritas penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, namun selama ini penerimaan pajak masing belum mencapai target yang diharapkan (Cicilia,. & Zatnika, 2017 (Kumaratih, & Ispriyarso, 2020). Peredaran Bruto tertentu tersebut adalah 4,8 Milyar omset dalam 1 Tahun dan hal tersebut sesuai dengan omset usaha mikro, kecil dan menengah yang ditentukan oleh Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM

Tarmidi

2021

dinamisia

View full text Add to dashboard Cite

UMKM merupakan jenis usaha terbesar di Indonesia dari jumlahnya, namun umumnya pelaku UMKM terbatas pada bagian penjualan atau produksi saja sehingga memiliki keterbatasan dalam menghitung dan menyetor pajak penghasilan yang menjadi hak dan kewajiban perpajakan pelaku UMKM. SME Tower merupakan lokasi dimana pelaku UMKM di seluruh Indonesia menjajakan hasil kerajinannya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan demonstrasi, praktek / latihan menghitung dan menyetor pajak dengan studi kasus, dan metode tanya jawab. Hasil dari PKM ditemukan bahwa sebenarnya pelaku UKM sadar bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan dan juga usaha UMKM namun dengan keterbatasan informasi dari Direktorat Jenderal Pajk dan keterbatasan sumber daya manusia menjadikan pelaku UMKM belum sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kegiatan PKM ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peserta dan terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang penghitungan dan penyetoran pajak UMKM.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM

Tarmidi

2021

dinamisia

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan WP (Kumaratih & Ispriyarso, 2020;Kusumawati, 2019;Marasabessy, 2020;Ramdan, 2017;Setiawan & Prabowo, 2019), namun juga beresiko menurunkan penerimaan kas negara (Yuwana, 2020) secara signifikan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, mengubah tarif pajak penghasilan menjadi 0,5% yang berlaku bagi wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp4.800.000.000,-.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Pemberlakuan tarif 0,5% atas penghasilan wajib pajak dengan omzet kurang dari 4.800.000.000,00 rupiah. Perubahan / penurunan tarif pajak ini untuk merangsang wajib pajak berperan aktif pada kegiatan ekonomi formal, bentuk keadilan bagi wajib pajak, kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, kesempatan untuk berkontribusi kepada negara, serta meningkatnya wawasan akan manfaat pajak bagi masyarakat (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). WP orang pribadi dan WP badan tertentu seperti PT, CV, Firma, dan koperasi menjadi wajib pajak yang diatur dalam peraturan ini.…”

Section: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018unclassified

“…Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perubahan/perbedaan tingkat penerimaan pajak dari pemberlakuan tarif PPh 0,5% (Kusumawati, 2019). Diduga terdapat perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tarif final PPh sebesar 0,5% dan hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung walaupun tidak sedikit yang masih melakukan penunggakan (Kumaratih & Ispriyarso, 2020 Hipotesis di atas jika dikaitkan dengan theory of planned behaviour serta teori kepatuhan, menggambarkan bagaimana perubahan kebijakan salah satunya perubahan tarif pajak penghasilan yang nantinya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tersebut akan terjadi berdasarkan niat dari wajib pajak itu sendiri. Selain itu, perubahan penerimaan pajak dikaitkan dengan teori daya pikul dan keadilan.…”

Section: Rumusan Hipotesisunclassified

“…Data sekunder diambil selama 18 bulan untuk PP No. 46/2013(Januari 2017-Juni 2018 (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).…”

Section: Rancangan Penelitianunclassified

See 2 more Smart Citations

Analisis Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan

Apriliawati

Muhammad

2021

j. inf. perpajak. akunt. keuang. n.a.

View full text Add to dashboard Cite

The effect of changes in tax rates on income taxpayer compliance is addressed in this research. The analysis used the quantitative comparative approach and the population is the tax offices (KPP) within the scope of the Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jabar 1. The data collected using purposive sampling are secondary in the form of tax revenue reports and taxpayer compliance, which is 18 months each, before and after the regulation implemented. Descriptive statistics, normality test as well as Wilcoxon signed rank test are used to the data analysis techniques used. The renewal is the reduction to 0.5 percent of the final income tax rate that is the purpose of Law No. 23 of 2018 enactment. The finding reveals that the changes in tax rates have a significant effect on taxpayer compliance. This outcome is expected to be a consideration in future policymaking related to the tax rate.

show abstract

Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance

Novikasari

Ly²,

Gershaneck³

2021

BESTUUR

View full text Add to dashboard Cite

Government Regulation No. 46/2013 has not been optimal in providing legal compliance on taxation for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), especially in Yogyakarta. This policy was evaluated and amended with Government Regulation No. 23/2018. The amendment in tax policy for MSME actors was this research background to examine: First, how does the final income tax policy impact MSME taxpayers' compliance in Yogyakarta? Second, what are the legal compliance constraints of MSME taxpayers? The method used in this research was a juridical empirical, supported with the statute and conceptual approach. The results showed that the amendment in the final income tax tariff policy from 1% to 0.5%, as well as provide legal certainty of the timeframe of taxation had a positive impact on increasing taxpayer compliance. There was an increase in the number of taxpayers to 41,000 in 2019, or an increase of 15.5% compared to the number of taxpayers in 2017. However, tariff reduction has not been the answer to taxpayer non-compliance, the Regional Office of the Directorate General of Taxes of the Special Region of Yogyakarta still found tax avoidance. Tax compliance constraints were also caused by taxpayers' distrust of the government, poor tax morale, and tax knowledge. The government needs to conduct a cooperative compliance approach in taxation policies based on trust and dialogue between taxpayers and the government to improve MSME taxpayer compliance.Keywords: Tax Compliance; Final Income Tax Regulation; Micro; Small; Medium Enterprises.

show abstract

Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Cited by 22 publications

References 0 publications

Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM

Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM

Analisis Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan

Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance

Contact Info

Product

Resources

About