Penerapan Tanda Tangan Digital pada Gambar Formulir C1.Plano-KWK di Pilkada Sulawesi Selatan

Abstract

<p>Sengketa pemilihan umum presiden 2014 telah mendatangkan ribuan kotak suara ke Jakarta sebagai bukti hukum. Gambar-gambar form C1 yang merupakan salinan rekapitulasi hasil di TPS yang sudah diunggah di situs web KPU, ternyata tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum karena tidak bisa dibuktikan keabsahannya sebagai dokumen elektronik. Tanda tangan digital merupakan bukti otentik yang terdapat pada dokumen elektronik. Penggunaan tanda tangan digital dapat memastikan keutuhan dan keaslian suatu dokumen elektronik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya penerapan tanda tangan digital pada formulir model C1.PLANO-KWK. Formulir ini merupakan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum di tempat pemungutan suara. Formulir tersebut diambil gambarnya menggunakan aplikasi berbasis ponsel Android untuk kemudian ditandatangani secara digital. Hasil gambar yang telah ditandatangani selanjutnya ditampilkan pada situs web penayangan. Hal ini diterapkan pada Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan atas kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU), dan KPU Daerah Kota Makassar pada tanggal 27 Juni 2018. Makalah ini membahas mengenai teknologi yang digunakan untuk melakukan tanda tangan digital. Pada implementasinya hanya sebesar 0,32% dari seluruh TPS yang menerapkan tanda tangan digital dan sebesar 7,61% sertifikat digunakan dari total sertifikat yang telah diterbitkan.</p><p> </p><p><em><strong>Abstract</strong></em></p><p><em>The dispute over the 2014 presidential election brought thousands of ballot boxes to Jakarta as legal evidence. C1 </em><em>form image, </em><em>which is a copy of the recapitulation of results at the TPS</em><em>,</em><em> ha</em><em>ve</em><em> been uploaded on the KPU website, apparently cannot be legal evidence because it cannot be proven the validity of the electronic document of the C1 form.</em><em> </em><em>Digital signature is an authentic proof embedded in an electronic document. It shows the integrity</em><em>,</em><em> authenticity</em><em>,</em><em> and non-repudiation of a document, so it can be used as a legal evidence. This become one of the reason of the implementation of digital signature in C1.PLANO-KWK form. </em><em>C1.PLANO-KWK</em><em> form is an evidence proof of voting recapitulation process in voting place.</em><em> </em><em>Android application capture the image of this form, and digitally signed it. This image is then showed on the display website. This has been implemented in South Sulawesi Regional Election on June 27 2018 by cooperation between Agency of Assessment and Application of Technology (BPPT) and Election Commission (KPU) of South Sulawesi Province and City of Makassar. This paper only describes about the technologies which are used in digital signing process. Only 0.32% of the voting place has implementing digital signature in its C1.PLANO-KWK form, and only 7.61% of the digital certificate that has been published used to digitally signed the C1.PLANO-KWK form. </em></p><p><em><strong><br /></strong></em></p>

Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen di Masa Pandemi

“…Pengesahan untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada awalnya masih dilakukan secara manual dengan membubuhkan tanda tangan dan cap basah. Adanya kebijakan WFH selama pandemi COVID- 19 [4]. Tanda tangan digital berfungsi sebagai alat untuk autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik [5].…”

“…Gambar C1.Plano-KWK. Ada CA dan root CA [18] Fungsi hash, RSA Pengecekan keabsahan pesan (plainteks) yang dimasukkan oleh pengirim [19] SHA-3, RSA Pengecekan keabsahan dokumen berformat txt, docx, atau pdf [20], [21], [22], [23], [24] RSA, fungsi hash Paper [20] fungsi hash yang digunakan tidak disebutkan, diterapkan pada plainteks yang diketikkan langsung di aplikasi.…”

Model Digital Signature Pada Dokumen Formal Akademik

“…[2], dan Perdana dkk. [4] yang membahas penerapan digital signature pada dokumen. Penerapan digital signature memerlukan kesiapan sumber daya manusia, kesesuian proses, dan kesadaran pengguna dalam menerapkannya [1], [2], [4].…”

“…[4] yang membahas penerapan digital signature pada dokumen. Penerapan digital signature memerlukan kesiapan sumber daya manusia, kesesuian proses, dan kesadaran pengguna dalam menerapkannya [1], [2], [4]. Digital signature perlu diterapkan pada dokumen elektronik karena dapat menyediakan proses verifikasi kebasahan dokumen [2].…”

Digital Signature Implementation as a New Smart Governance Model

“…Digital signature implementation in governance is increasing, starting from document management in official correspondence until used in the government's licensing documents. Using a digital signature can guarantee that the document is authentic (Liyanti & Hakim, 2019) because it can authenticate the signed document and the signature owner through an algorithm (Perdana et al, 2019). There are two types of digital signatures: uncertified digital signature and certified digital signature.…”