Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian Keadilan

Samosir, Samuel Saut Martua

doi:10.35457/supremasi.v9i2.790

Cited by 5 publications

(3 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…17 Oleh karena itu, penerapan pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dengan efektif memungkinkan pengambilan keputusan hukum yang tidak hanya legal secara yuridis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai mendasar negara untuk mencapai kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. 18 Prinsip keadilan dalam Pancasila menunjukkan pentingnya mengupayakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.…”

Section: B Metode Penelitianunclassified

Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding

Amin

2023

AJIH

View full text Add to dashboard Cite

This study examines the role of Pancasila values in the process of legal discovery or rechtsvinding in Indonesia. Pancasila, as the foundational philosophy of the Republic of Indonesia, holds a crucial position in shaping the nation's identity, character, and developmental direction. Beyond being a philosophical underpinning of the state, Pancasila's values serve as guiding principles in the life of the nation, state, and society. Within the legal context, Pancasila is highly relevant in the rechtsvinding process, which involves searching for laws related to specific cases or situations.The research utilizes normative methods with a philosophical and analytical approach. Data is gathered through literature studies, analyzing legal norms, regulations, and relevant legal works. The primary goal is to analyze how Pancasila values manifest in the rechtsvinding approach and their impact on legal stability and justice in the Indonesian legal system.The study findings reveal that Pancasila values play a central role in the rechtsvinding process. These values influence the interpretation and application of the law by judges and legal practitioners. The 1945 Constitution reflects Pancasila values in its principles that form the basis of state law and policy. Articles within the constitution embody Pancasila values like social justice, balance of rights and responsibilities, and human rights protection. Furthermore, Pancasila values significantly contribute to legal stability, fostering certainty and harmony in the Indonesian legal system. The integration of Pancasila principles in the rechtsvinding process guides decision-making with a focus on justice, unity, and equality.

show abstract

Section: B Metode Penelitianunclassified

Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding

Amin

2023

AJIH

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hal juga tergambar jelas, dalam bunyi irah-irah putusan hakim, bukan "Demi Keadilan Berdasarkan Hukum Tertulis" melainkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada konstruksi Nurani, dimana pertanggungjawaban hakim dalam putusannya tidak hanya pada hukum atau institusi negara, melainkan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Disini proses dalam mencapai keadilan bukan hanya an sich berdasarkan hukum tertulis, melainkan hakim memutus berdasarkan juga kaidah agama dan kepercayaan masing-masing, kepada diri sendiri, kedudukannya sebagai penegak hukum, dan nantinya putusan yang mampu mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia pada umumnya (Samosir, 2019).…”

Section: Asas Legalitas Dan Pencapaian Keadilan Dalam Masyarakatunclassified

Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP

Rif'an

Isdiyanto

2021

Ahmad Dahlan Leg. Perspect.

View full text Add to dashboard Cite

Living law dan kepastian hukum sering diposisikan sebagai sesuatu yang diametral atau berlawan, dimana living law dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena sifatnya tidak tertulis. Namun, menjadi pertanyaan besar jika kemudian konsep living law diakomodir dalam hukum tertulis sebagaimana yang muncul dalam Pasal 2 RKUHP sehingga apakah konsep living law yang tidak tertulis namun diakomodir dalam sistem hukum tertulis dapat berkorelasi dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana salah satu ciri hukum tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Pasal 2 RKHUP dalam menjamin eksistensi living law sekaligus pelaksanaan prinsip kepastian hukum. Untuk dapat mengetahui hal ini, penelitian normatifÂ ini menggunakan pendekatan historis-normatif-konseptual dengan teknik analisa deskriptif dan kualitatif, terakhir adalah membuat kesimpulan secara preskriptif. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa Pasal 2 RKHUP dalam perspektif living law dan kepastian hukum serta bagaimana korelasi kedua perspektif ini dalam implementasinya? Hasilnya, living law sebagai memiliki legitimasi historis dan budaya tidak bisa dinegasikan, sedangkan kepastian harus dimaknai bahwa hukum itu benar-benar ditegakkan, terlepas dari hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Pasal 2 RKUHP adalah upaya untuk mengakomodir living law dalam bingkai kepastikan penegakan hukumnya, dan dalam hal ini tidak ada pertentangan berarti antara living law dan kepastian hukum.Â

show abstract

“…Even within the Indonesian legal system itself, the basis for this transcendental understanding is clearly seen in the judge's decisions, namely "Justice Based on the One Godhead" not justice based on law or others. That is, the existence of God is still in a higher position and a judge decides based on religious rules and beliefs (Samosir, 2019).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Tracing the roots of Muhammadiyah thought on the concepts of Dār Al-‘Ahdi Wa Al-Syahādah

Isdiyanto

Muhammadi

Fahmiddin

2022

LJIH

View full text Add to dashboard Cite

This paper aimed to discuss the concept of Dār Al-’Ahd Wa Al-Syahādah initiated by Muhammadiyah, which requires strong historical-normative legitimacy, so it does not necessarily lose its genealogy to be applied to the legal and constitutional system in Indonesia. The big question is how is the relationship between historical aspects and the concept of Dār Al-’Ahd Wa Al-Syahādah so that it has strong foundations to be implemented later in the state and nation. This normative-conceptual research is a historical reflective study that focuses on literacy aspects as the basis to build normative and conceptual constructions. The result reveals that the idea of Dār Al-’Ahd Wa Al-Syahādah in the constellation of Pancasila is a strategy to realize Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur state with the principle of Amar Ma’ruf Nahi Munkar. The concept of Dār Al-’Ahd Wa Al-Syahādah has a reference in Al Maun Theology which from the beginning became the basis of the movement pioneered by KH Ahmad Dahlan. Therefore, this strategy must be directed to a more concrete form and a more concrete movement to realize Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur state.

show abstract

Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian Keadilan

Cited by 5 publications

References 1 publication

Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding

Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding

Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP

Tracing the roots of Muhammadiyah thought on the concepts of Dār Al-‘Ahdi Wa Al-Syahādah

Contact Info

Product

Resources

About