Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Mardiya, Nuzul Qur’aini

doi:10.31078/jk14110

Cited by 21 publications

(24 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pihak yang mendukung penerapan sanksi pengebirian kimiawi bagi pelaku kekerasan seksual anak, tentunya menganggap bahwa penerapan sanksi kebiri kimia sangat layak diterapkan dengan mengingat angka kekerasan seksual anak yang tinggi setiap tahunnya. Kendati demikian beberapa pihak menyuarakan penolakan mengenai penerapan sanksi kebiri kimia yang dianggap sangat bertolak belakang dengan konsep negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan jaminan kesehatan manusia (Hasanah & Soponyono, 2018;Hutapea, 2020;Mardiya, 2017). Sanksi kebiri kimia tentunya akan melibatkan stake holder lembaga lainnya, hal ini memerlukan pertimbangan bagi pemerintah mengenai etika profesi lembaga yang akan terlibat sebagai eksekutor dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Widnyana¹,

Dewi²,

Karma³

2020

JKH

View full text Add to dashboard Cite

The number of child sexual violence rates increased in 2016. Encourage the government to form Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Stipulation of PERPU Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law. The law contains sanctions against perpetrators of child sexual violence in the form of chemical castration. The purpose of this study was to determine the regulation of chemical castration sanctions against perpetrators of child sexual violence. The method used is the normative method. The regulation for the imposition of criminal sanctions on chemical castration is regulated by Law No. 17 of 2016. The punishment system for chemical castration is a double track system of sanctions. Chemical castration sanctions are sanctions for the act of giving chemical substances to perpetrators of child sexual violence. The prosecutor will carry out the castration sanction as executor of the court's decision and may ask for help from non-doctor medical personnel. The government must immediately pass technical guidelines for the implementation of chemical castration measures. And there is a need for competency education to implement chemical castration.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Widnyana¹,

Dewi²,

Karma³

2020

JKH

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…The castration procedure will be done after the psychiatrist diagnosis, as the basis of prosecution process. The United States which is a liberal country and the main researcher of the Declaration on Human Rights, also adopted the castration sanction in 9 states including California, Florida, Oregon, Texas, and Washington (Mardiya, 2017).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

“…Denmark since 1929 has adopted the castration sanctions in its criminal legal system (Mardiya, 2017). The sex crime rates decline after the castration sanction policy for sex offenders was applied in Germany, in which castration was not taken absolutely but became a personal choice of the convicts (Wijaya, 2016).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

See 1 more Smart Citation

Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal

Fajrin¹,

Triwijaya

2019

J.D.Hk.

View full text Add to dashboard Cite

The development of crimes should be balanced by the development of criminal law-oriented policies protecting society. The castration sanction policy as a government reaction on the rise of sexual violence against children has a negative side in its establishment. The research method used in this research was normative juridical research that examined the rules or norms in positive law to find the truth based on the legal scholarly logic of the normative side. The results of research obtained were, firstly, the existence of the castration sanction based on ius constitutum did not reflect the essence of punishment so that the offenders repented, and it only aimed to arrest the offender and focused on the dehumanization potential of the offenders. Since the reality of sex crime in Indonesia was seen as an alarming phenomenon, the existence of this castration sanction was not immediately abolished from the criminal law of Indonesia in the future. Secondly, the existence of the castration sanction is still needed as long as it is positioned as a specific action and alternative to aggravated sex offenders.

show abstract

“…Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik.8 Laporan world rape statistic tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana perkosaan di berbagai Negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak 9. Hukuman kebiri kimia seakan telah melanggar hak asasi manusia.Menurut Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas KatolikIndonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti, efek (psikologis) kebiri fsik ataupun kimiawi tidak sama pada setiap orang.…”

unclassified

Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia

Hasanah

Soponyono

2018

jmhu

View full text Add to dashboard Cite

The sexual offense against children is a serious crime and an act of violation against human rights. One of the government is an attempt to anticipate the increase of sexual offense against children is to release Perpu No 1 of 2016 second amendment of UU No 23 of 2002 about child protection. Perpu No. 1 is then passed into UU No. 17 of 2016 about stipulation of Perpu No. 1 of 2016. The regulation of the Perpu is about the denunciation of the perpetrator of a sexual offense, an especially sexual offense against children. The perpu also regulates the existence of criminal sanction and action sanction. The action referred to in the Perpu in the form of chemical castration and accompanied by rehabilitation. Research method uses normative research method by using the Statue approach and the analytical and conceptual approach. the implementation of chemistry castration is considered a violation of human rights. Penalties through castration can be qualified as a cruel and inhuman punishment and not in accordance with Indonesia's constitution and commitment in the field of human rights. The provision of article 28G paragraph (2) of the Indonesian constitution states that "everyone has the right to be free from torture and degrading treatment of human dignity". Implementation of chemistry castration punishment is only oriented to retaliation that can make the perpetrator lose confidence to reunite with the community. Chemical castration punishment is not in line with the objective of the criminal law that is the maintenance of community solidarity. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dilihat dari perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.

show abstract

Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Cited by 21 publications

References 0 publications

Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal

Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About