Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Altet Di Indonesia

Paramitha, Sandey Tantra; Ramdhani, Hilal

doi:10.23887/jkh.v4i1.13662

Cited by 3 publications

(2 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…18 Olahraga mampu menjadi tempat di mana adanya proses interaksi antar manusia serta mengandung nilai-nilai etika satu dengan lain diperlihatkan, diuji dan dipelajari. 19 Sportivitas adalah nilai inti olahraga sekaligus sebagai karakter seorang atlet. 20 Bahkan dewasa ini prestasi olahraga sebuah negara menjadi tolak ukur perkembangan sebuah negara.…”

Section: Gagasan Lembaga Olahraga DI Masa Mendatangunclassified

Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres NO.112 Tahun 2020

Zulhidayat¹

2021

Khalrev

View full text Add to dashboard Cite

Abstrak Pemerintah diberi kewenangan secara atribusi oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaran olahraga di Indonesia. Wewenang ini diberikan dengan tujuan agar pemerintah dapat bertindak sesuai rule of law sehingga tidak menimbulkan abuse of power. Peran dan kewenangan pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh Kemen terian Pemuda dan Olahraga yang mendirikan BOPI melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 09 Tahun 2015, akan tetapi Keputusan mengejutkan justru terjadi pada tahun 2020, BOPI justru dinyatakan dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 melalui Perpres No.112 tahun 2020, Pembubaran ini menimbulkan permasalahan, oleh karena tulisan ini akan mengkaji mengenai kedudukan dan kondisi penyelenggaraan olahraga pasca pembubaran BOPI melalui melalui Perpres No. 112 tahun 2020. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembubaran BOPI membuat penyelenggaraan olahraga di Indonesia tidak mempunyai mekanisme kontrol, verifikatur dan mediator dalam sengketa olarahraga. Adapun saran yang penulis berikan adalah Pemerintah melalui Menpora harus segara membuat gagasan dan kebijakan untuk menggantikan kedudukan dan peranan BOPI sebagai badan yang melakukan verifikasi terhadap terselenggaranya kompetisi profesional di Indonesia. The government has been authorized directly by Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System to conduct sports in Indonesia. This law provided this legacy intending to let governments act according to the rule of law and thus not resulting in increased power. The 2015 uprising for the BOPI follows up the government's role and authority. Yet, a surprising decision by 2020, with the release of the President's decree no.112 in 2020, the dissolution is problematic. Hence, this paper will review the post-breakup of BOPI's sports administration through the 2020 rule of President no. 112. The study of this article uses juridical research methods, which is that the dissolution of BOPI makes the country's sports arrangement obsolete. With the release of BOPI, Indonesia will not have any specialized bodies, verifications and a mediator in sports issues. As for the advice the writer gives is that governments should consistently make up the idea and policy of replacing BOPI's positions and roles as verification of professional competition in Indonesia.

show abstract

Section: Gagasan Lembaga Olahraga DI Masa Mendatangunclassified

Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres NO.112 Tahun 2020

Zulhidayat¹

2021

Khalrev

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pada Journal of Sport & Exercise Psychology (2017) mengungkapkan bahwa telah dilakukan penelitian pada 166 atlet dan ditemukan 16 orang merupakan pengguna doping dalam kategori baru, dan 12 merupakan pengguna doping yang sudah hal ini tentunya telah merusak moral para pemain yang harusnya tetap percaya diri dengan latihan yang telah dilakukannya akan membawa kemenangan meski tanpa ada campur tangan dari mengkonsumsi obat-obatan. Selain itu, secara hukum doping tidak dibenarkan, seperti penelitian Paramitha & Ramdhani (2018) yang menjelaskan bahwa atlet yang menggunakan doping diberikan hukuman oleh hakim. Alasan tidak diperbolehkannya doping dalam olahraga sangat sesuai dengan etika hukum yang bercirikan tidak boleh adanya tindakan yang merugikan orang lain, sehingga "athletes eho get caught using doping will be subjectto legal sanctions" artinya atlet yang kedapatan menggunakan doping akan dikenai sanksi hukum (Alquraini & Auchus, 2016).…”

unclassified

Deteksi Dini Perubahan Nilai GDS pada Olahragawan dalam Upaya Pencegahan Penggunaan Doping

Rahmani¹,

Wang²

2022

JKS

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to see changes in GDS values in athletes to prevent doping use. This study uses quasi-experimental research with a one-group pre-test-post-test design. The results showed that the shift in GDS values in futsal players decreased by an average of 5 mg/dl, in swimmers, the standard decreased by 8 mg/dl, 100 M runners decreased by an average of 4 mg/dl, and the average value decreased in GDS values. On mobile legend e-sport players, only 1 mg/dl. In conclusion, the types of sports that experienced the most decrease in GDS occurred swimming, then futsal, 100 M running, and e-sports players. Blood glucose values will decrease more and more if a person does activities with more use of body movement. Cold temperatures will increase the body's ability to produce energy which will maintain body temperature within normal limits. Keywords: Doping, Blood Glucose During (GDS), Athlete

show abstract

Sektor Privat sebagai Otoritas Moral Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan Anti – Doping WADA

Ningsih

2022

JHI

View full text Add to dashboard Cite

Tulisan ini meneliti terkait kontrol anti – doping WADA dan alasan PBSI patuh terhadap kode anti – doping WADA. WADA sebagai NGO yang mengontrol norma anti – doping dalam olahraga seharusnya memiliki akuntabilitas yang lemah dalam menundukkan negara kecuali adanya kepentingan yang ditawarkan. Oleh karenanya, WADA sebagai NGO memberikan penawaran menarik kepada negara dan lembaga olahraga. Ini berkaitan dengan komersialisme olahraga dan globalisasi. Komersialisme olahrga sendiri merupakan strategi yang sengaja diformulasikan WADA agar negara beserta lembaga olahraga tertarik untuk berada dibawah kontrol anti – doping WADA sebagai NGO. Selanjutnya, globalisasi mendorong negara untuk masuk dalam permainan olaharaga demi menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah negara. Maka temuan dalam tulisan ini menyatakan bahwa, kepentingan PBSI sebagai alasan untuk tunduk kepada anti – doping WADA dilandasi pada adanya komersialisme olahraga seperti mengejar sponsorship dan bonus dari pertandingan yang diberikan lembaga penyelenggara. Mengingat sponsor dan bonus dari turnamen bisa didapatkan dengan keaktifan PBSI mengirimkan perwakilannya di turnamen dan untuk mengikuti turnamen harus mematuhi WADA yang menaungi organisasi penyelenggara olahraga. Patuhnya PBSI juga difaktori citra bersih dari doping agar mereka tidak terbuang dari pergaulan olahraga dan menjagta reputasi bulutangkis Indonesia yang telah dibangun oleh generasi PBSI sebelum adanya WADA.

show abstract

Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Altet Di Indonesia

Cited by 3 publications

References 2 publications

Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres NO.112 Tahun 2020

Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres NO.112 Tahun 2020

Deteksi Dini Perubahan Nilai GDS pada Olahragawan dalam Upaya Pencegahan Penggunaan Doping

Sektor Privat sebagai Otoritas Moral Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan Anti – Doping WADA

Contact Info

Product

Resources

About