PENENTUAN PRIORITAS WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PENGAWASAN PERIKANAN DI WPP NRI 711   (Priority Determination of Working Area For Surveillance Improvement in Indonesia Fisheries Management Area 711 (WPP NRI 711))

Krisnafi, Yaser; Iskandar, Budhi Hascaryo; Wisudo, Sugeng Hari; Haluan, John

doi:10.29244/jmf.8.2.211-221

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 6 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Perikanan dan kelautan merupakan salah satu subsektor pertanian yang sangat penting untuk dikembangkan, karena berperan strategis dalam pembangunan negara. Peranan subsektor perikanan dan kelautan adalah sebagai pemasok bahan baku industri perikanan (Yonvitner, 2014;Krisnafi et al, 2017) Perikanan tangkap di Indonesia meskipun memberikan manfaat secara ekonomi, namun belum merata dirasakan para pelakunya. Hal ini ditunjukkan dari struktur perikanan tangkap yang masih di dominasi nelayan skala kecil yang selalu di identikkan dengan kemiskinan (Kusdiantoro : 2019).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanggulangan Hasil Tangkap Ikan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 VS UU Cipta Kerja

Purwanto,

Rahma,

Muawwanah

2023

nationalnal. multidisciplinary. sciences.

View full text Add to dashboard Cite

Laut merupakan kawasan terluas yang memliki aneka ragam hayati laut dan kekhasannya yang berbeda dengan wilayah daratan di Indonesia, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas berupa pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir pantai yang terdapat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 1 terkait penumpukan hasil tangkapan ikan tidak banyak terjual sehingga merugikan banyak nelayan, Maka adanya UU cipta Kerja memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2). Metode penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, Pemerintah dan pengusaha mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Mekanisme pelaksanaan terdapat dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang kelautan dan Perikanan pasal 186 sampai 190 mencakup penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Maka Penelitian ini merekomendasikan Pemkab untuk merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2015 terkait dengan hasil Tangkap Ikan disesuaikan dengan UU Cipta.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanggulangan Hasil Tangkap Ikan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 VS UU Cipta Kerja

Purwanto,

Rahma,

Muawwanah

2023

nationalnal. multidisciplinary. sciences.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Berdasarkan perpres 18 tentang RPJM 2020-2024 dijelaskan bahwa pembangunan perikanan harus berbasis WPP. Dengan demikian pengukuran kemampuan stok pada setiap WPP perlu ditetapkan secara tepat untuk memastikan daya dukung sebagai bahan baku industri perikanan pada kondisi stok lestari serta untuk memperkuat pengawasan (Krisnafi et al 2017).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Daya Dukung Bahan Baku Industri dan UMKM Berbasis Potensi Stok pada Wilayah Pengelolaan Perikanan

Yonvitner¹,

Boer²,

Kurnia³

2020

JPHPI

View full text Add to dashboard Cite

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk pada pengolahan yang menyangkut bahan baku. Potensi stok ikan lestari (maximum sustainable yield) merupakan potensi yang siap produksi sebagai konsumsi dan bahan baku olahan industri pengolahan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan besaran stok yang tersedia di setiap WPP sebagai indikator daya dukung bahan baku untuk industri perikanan. Penelitian yang dilaksanakan tahun 2016 ini menggunakan data series 2010-2015 untuk pendugaan kapasitas bahan baku UMKM, dan data 2015-2016 untuk data kapasitas kebutuhan industri. Analisis mencakup ketersediaan bahan baku (stok pada MSY), kebutuhan bahan baku, dan daya dukung terhadap industri secara berkelanjutan dalam setahun. Daerah dengan potensi bahan baku tertinggi adalah WPP 718 yang mampu menopang lebih dari 600 UMKM, dan Industri. Rasio kebutuhan bahan baku industri 34,85% dan UMKM 65,15% dengan total bahan baku 5,05 juta ton. Potensi stok pada MSY sebesar 80% dari stok mampu mendukung 80 industri dan 3031 unit UMKM (total 3111 unit) usaha pengolahan ikan. Jumlah ini lebih rendah dari kondisi saat ini, dimana ada 650 lebih unit Industri, 6350 lebih unit UMKM. Artinya jumlah bahan baku yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung industri yang ada. Untuk menjamin tersedianya stok pada tiap WPP ke depan perlu perencanaan yang lebih baik. Strategi yang dapat dipilih adalah melakukan rasionalisasi industri, bukan impor ikan atau memperkuat sumber bahan baku dari budi daya ikan laut dan air tawar.

show abstract

PENENTUAN PRIORITAS WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PENGAWASAN PERIKANAN DI WPP NRI 711 (Priority Determination of Working Area For Surveillance Improvement in Indonesia Fisheries Management Area 711 (WPP NRI 711))

Cited by 2 publications

References 6 publications

Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanggulangan Hasil Tangkap Ikan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 VS UU Cipta Kerja

Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanggulangan Hasil Tangkap Ikan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 VS UU Cipta Kerja

Daya Dukung Bahan Baku Industri dan UMKM Berbasis Potensi Stok pada Wilayah Pengelolaan Perikanan

Contact Info

Product

Resources

About