Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia

Juwana, Hikmahanto

doi:10.17304/ijil.vol3.2.398

Cited by 6 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Karena keadilan tidak akan tercapai jika salah satu pihak hanya mencarinya sedangkan pihak lain tidak. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan tercapainya sila kelima, yaitu: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" bukan berarti anggota kelompok minoritas menyerah begitu saja dan diam melihat permasalahan yang terjadi (Juwono, H. 2006).…”

Section: Resolusi Konflik Gki Yasmin Bogorunclassified

Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan Nasional

Uksan

2023

JEHSS

View full text Add to dashboard Cite

This paper aims to analyze the importance of understanding multiculturalism in knitting diversity into a force of peace in resolving conflicts over the construction of the GKI Yasmin house of worship, Bogor. The problem is focused on understanding multiculturalism on the formation of people's mindsets, attitudes and behavior. In order to approach this problem, theoretical references from Tilaar, Lawrence Blum, Baedhawy and Galtung are used. The data collected in this study are data obtained from field research through interviews, observation and documentation at the source of the conflict which were analyzed using qualitative methods. This study concludes that the understanding of multiculturalism is very decisive in the resolution of conflicts over the construction of the GKI Yasmin house of worship in Bogor City. This conclusion is based on the low understanding of multiculturalism in the Bogor City community and evidenced by the occurrence of horizontal conflicts. If this condition is left without efforts to resolve it, it will become a prolonged SARA conflict. In addition, weaknesses were also found in preventing conflict in the aspect of the role of local government in implementing regulatory policies that were not quite right.

show abstract

Section: Resolusi Konflik Gki Yasmin Bogorunclassified

Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan Nasional

Uksan

2023

JEHSS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dalam pandangan Hikmahanto Juwana (2014), paling tidak ada delapan masalah dalam penegakan hukum. Diantaranya adalah permasalahan pada pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, uang yang mewarnai penegakan hukum, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pakewuh, lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, keterbatasan anggaran, dan penegakan hukum yang dipicu oleh media massa (Sanyoto, 2008).…”

Section: Pembahasan Problematika Penegakan Hukumunclassified

Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh

Akbar

Fadhlullah²,

Karim³

2022

JMS

View full text Add to dashboard Cite

This article aims to explain how the principle of equality before the law in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law is applied. As part of the Indonesian state, the application of Islamic law (especially in the jinayat) in Aceh should be in line with the characteristics of the rule of law, among which is the principle of equality before the law. Through the statute approach, it turns out that there is a disparity between the Qanun Jinayat Aceh and the regulations above, including the principle of equality before the law. Even though they have equaled men and women, the Qanun Jinayat Aceh clearly distinguishes people based on their religion. A person who is Muslim is obliged to submit to Qanun a quo while those who are not Muslim are in two choices: first, subject to Qanun because of the vacuum of national law; or second, choosing to submit to the Qanun because it is considered lighter than national law. This situation is discriminatory for Muslims on one hand, and unfair to non-Muslims on the other.

show abstract

“…Doktrin yang berkembang di Indonesia, bahwa elemen penegakan hukum adalah advokat atau pengacara, hakim, jaksa serta kepolisian, namun diluar institusi tersebut masih ada institusi lain, diantaranya Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Bea Cukai, serta Direktorat Jendral Imigrasi (Juwana, 2005). Secara teoritis pembahasan mengenai penegakan hukum di Indonesia akan dikatakan efektif apabila 5 (lima) faktor ini dapat terpenuhi, yaitu: (1) faktor mengenai instrumen hukum (peraturan), (2) faktor dari aparat penegak hukumnya, (3) faktor tersedianya sarana dan fasilitas, (4) faktor sosial masyarakat, (5) faktor kebudayaan.…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19

Sodik

2020

Khazanah Hukum

View full text Add to dashboard Cite

Wabah covid-19 yang telah melanda Indonesia, telah memberi dampak yang sangat mengkhawatirkan, tidak hanya pada sektor sosial ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor, termasuk pada tatanan sistem peradilan di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam megahadapi pandemi ini yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini merupakan salahsatu upaya untuk menekan angka penyebaran dari covid-19. Hal ini menjadi tantangan besar bagi terselengaranya peradilan, terutama bagi para pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedangkan apabila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi masyarakat para pencari keadilan (justiciabelen), karena status dan nasib mereka masih belum diputuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di institusi pengadilan pada saat pandemi. Metode untuk membahas penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif serta data di peroleh dengan studi kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam upaya penegakan hukum di pengadilan dalam keadaan pandemi ini setidaknya harus memenuhi 5 (lima) faktor: (1) Faktor Instrumen Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana serta Fasilitas, (4) Faktor Sosial Masyarakat (5) Faktor Kebudayaan.

show abstract

Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia

Cited by 6 publications

References 0 publications

Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan Nasional

Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan Nasional

Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh

JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19

Contact Info

Product

Resources

About