Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: “Apakah Agenda Mendesak?”

Abstract

<p>Proporsi penyaluran kredit lembaga perbankan nasional yang masih rendah ke sektor pertanian, memunculkan kembali wacana pendirian lembaga keuangan khusus untuk sektor pertanian. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang diusulkan oleh beberapa pihak adalah berupa bank pertanian. Tulisan ini berusaha mengemukakan beberapa pandangan tentang urgensi bank pertanian dan lembaga keuangan apa yang sesuai untuk membantu penyediaan modal bagi pelaku usaha sektor pertanian. Pembentukan bank pertanian masih menjadi bahan perdebatan baik di kalangan praktisi pertanian maupun perbankan. Perdebatan tersebut menyangkut definisi, efektivitas, sumber modal, cakupan pembiayaan, format bank, dan aspek teknis lainnya. Bagi pihak yang pro pembentukan bank pertanian menganggap bank pertanian akan dapat mengatasi kebutuhan modal yang besar, lebih fokus, mengurangi <em>moral hazard</em> kredit program, dan dapat mengakselerasi pembangunan sektor pertanian. Sementara pihak yang kontra menganggap bank spesialis tidak akan <em>viable</em>, memiliki ketergantungan dana dari pemerintah/lembaga donor, terisolasi dari lingkungan perbankan, dan dapat mendistorsi pasar kredit. Di samping itu pembentukan bank pertanian belum dapat menjamin efektivitas dan efisiensi dalam membiayai sektor pertanian serta memerlukan waktu lama dan biaya yang besar. Dengan kompleksitas pembentukan bank pertanian serta berdasarkan fakta bahwa pelaku usaha pertanian umumnya petani menengah-kecil, maka lembaga keuangan khusus pertanian berbentuk LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dipandang lebih sesuai menjadi sumber pembiayaan usahatani. LKM memiliki beberapa keunggulan diantaranya: kemudahan akses, proses lebih cepat, prosedur relatif sederhana, dekat dengan lokasi usaha, dan pengelola LKM umumnya lebih memahami dan mengenal karakter petani.</p>

Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan di Indonesia

“…Dampak positif KUR sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian dapat dijelaskan oleh argumen yang diberikan oleh Ashari (2009) dan Syukur et al (dalam Supadi dan Sumedi, 2004). Ashari (2009) dan Syukur et al (dalam Supadi dan Sumedi, 2004) menjelaskan bahwa petani (pelaku usaha sektor pertanian) membutuhkan modal untuk mengoptimalkan usaha pertanian mereka baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara antara lain modernisasi alat-alat pertanian, pembelian bibit berkualitas unggul, dan pupuk.…”

Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia

“…Secara lebih khusus, dengan penerapan SRG ini petani dapat menunda waktu penjualan hasil panen saat panen raya karena harga cenderung turun serta menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Ashari (2010) juga mengusulkan SRG dapat menjadi salah satu terobosan sumber pembiayaan pertanian sehingga perlu dikaji kelayakannya. SRG dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani dan UKM sebagai bukti kepemilikan komoditas sebagai agunan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan maupun nonperbankan.…”

Kebijakan Insentif Untuk Petani Muda: Pembelajaran dari Berbagai Negara dan Implikasinya bagi Kebijakan di Indonesia

“…Dengan kompleksitas pembentukan bank pertanian serta berdasarkan fakta bahwa pelaku usaha pertanian umumnya petani menengah-kecil, maka lembaga keuangan khusus pertanian berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dipandang lebih sesuai menjadi sumber pembiayaan usaha tani. LKM memiliki beberapa keunggulan di antaranya kemudahan akses, proses lebih cepat, prosedur relatif sederhana, dekat dengan lokasi usaha, dan pengelola LKM umumnya lebih memahami dan mengenal karakter petani, khususnya petani kecil (Ashari 2010). Meski wacana pendirian bank pertanian masih pro dan kontra, namun apapun bentuk kelembagaan pembiayaan untuk petani, baik dalam bentuk bank pertanian maupun LKM, ke depan, seyogyanya juga menyertakan program pembiayaan khusus untuk petani muda untuk memberi kemudahan dan insentif khusus dalam mengakses kredit.…”